Jumat 01 November 2019, 15:56 WIB

Pemprov DKI Minta Rp30,8 Miliar untuk Truk Sampah

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Pemprov DKI Minta Rp30,8 Miliar untuk Truk Sampah

ANTARA/Risky Andrianto
Sejumlah truk sampah antre saat memasuki tempat pencucian TPST Bantar Gebang, di Bekasi

 

KEPALA Dinas Lingkungan Hidup DKI Andono Warih mengajukan anggaran untuk pengadaan 31 unit  truk compactor pengangkut sampah sebesar Rp30,8 miliar. Hal itu terungkap dalam rapat kerja Pemprov DKI bersama DPRD saat menyisir rancangan anggaran APBD DKI 2020.

Sebelum diloloskan ajuan anggaran tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M Taufik menanyakan urgensi pengadaan truk itu. Pasalnya, masih ada truk pengangkut sampah lama yang masih berfungsi.

"Tunggu sebentar, Pak Kadis, berapa banyak ini compactor? Tiga puluh satu unit kecil? Memang yang ada sebelumnya, enggak cukup?" tanya Taufik dalam rapat kerja Komisi DPRD DKI dengan Dinas LH, di Gedung DPRD, Jakarta, Jumat (1/11).

Andono lalu mengatakan yang diajukan anggaran pengadaan truk compactor sampah itu berukuran kecil. Hal itu digunakan untuk mempermudah mobilitas mobil pengangkut sampah dan mengefisiensikan saat melintas di jalan.

Baca juga: Pemprov Anggarkan Uji Emisi Kendaraan Pribadi Sebesar Rp295 Juta

Selama ini, kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki DKI hanya yang berukuran besar.

"Begini Pak, yang ada sekarang ukuranya 6 meter kubik, ini yang 3 meter kubik, untuk peremejaan yang lintas. Armada kami yang sekarang ini panther atau kijang yang terbuka itu. Kebanyakan armada itu dari Panther Isuzu yang masa teknisnya sudah habis," terang Andono.

Setelah ini, kata Taufik, pembahasan akan dibawa ke badan anggaran setelah seluruh pembahasan di lima komisi DPRD bersama para SKPD terkait dilakukan.

Taufik juga menuturkan, jika pembahasan KUA-PPAS dalam rapat Badan Anggaran telah disetujui, secepatnya penandatangan MoU (Memorandum of Understanding), akan dilakukan oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More