Jumat 01 November 2019, 15:09 WIB

Agar Uang Haji Lebih Efektif Perlu Amandemen UU yang Menghambat

mediaindonedsia.com | Politik dan Hukum
Agar Uang Haji Lebih Efektif Perlu Amandemen UU yang Menghambat

Istimewa
Anggota Komisi VIII DPR RI, Muh Rapsel Ali.

 

DALAM rencana strategis Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tahun 2019-2023, tertuang rencana pemerintah melakukan investasi langsung pada 2020. 

BPKH adalah lembaga resmi pemerintah yang melakukan pengelolaan keuangan haji. BPKH mengelola dana untuk membiayai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Salah satu cara yang akan ditempuh untuk mamaksimalkan pengelolaan uang haji adalah dengan melakukan investasi langsung pada 2020. Pada 2019, BPKH masih belum melakukan investasi langsung. 

Saat ini, investasi BPKH masih berada di surat berharga, baik Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), korporasi, dan reksa dana. Nantinya, investasi langsung berorientasi terkait perhajian melalui kerja sama kelembagaan.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi VIII DPR RI, Muh Rapsel Ali, angkat suara. Menurutnya, investasi langsung uang haji adalah rencana bagus untuk memaksimalkan pengelolaan dana haji.

Tanpa adanya kerja sama, Menurut Rapsel, akan sulit untuk mencapai manfaat maksimal yang diharapkan. Namun tentu saja, ada syarat yang ditekankan.

"BPKH perlu perluas target investasi kepada investasi langsung, tidak hanya investasi surat berharga sukuk negara dan deposito perbankan. BPKH harus mulai masuk ke sektor real, namun harus tetap aman, hati-hati dan menguntungkan, serta sesuai syariah," jelas Rapsel Ali di Jakarta, Jumat (1/11).

Rapsel menilai bahwa BPKH perlu memperluas jangkauan layanannya agar dapat menjangkau nasabah calon haji sampai ke pelosok terjauh.

"Itu dapat dilakukan dengan cara pertumbuhan organik, buka cabang, atau dapat juga dengan pertumbuhan anorganik, seperti membeli dan memiliki bank sebagai pengganti cabang BPKH," sambung Rapsel.

Soal regulasi, Rapsel juga menilai bahwa pihaknya perlu amandemen UU No. 34 Tahun 2014 tentang BPKH, yaitu pasal 53 UU No. 34 Tahun 2014, mengenai hal tanggung renteng. Rapsel mengatakan, pasal tersebut amat memberatkan pengelola, dan membuat BPKH tidak lincah.

"Saya mempersilahkan kepada BPKH untuk mengusulkan amandemen UU Nomor 34 tahun 2014 jika ada pasal yang dianggap menghambat peran dan fungsi, agar ke depan  profitabilitasnya lebih tinggi," imbuh Rapsel mengunci.

Perlu diketahui bahwa pada tahun 2019 ini dana kelolaan BPKH sekitar Rp 115 triliun. Tentu saja, angka ini ditargetkan naik pada tahun depan (2020), dan ditargetkan pula nilai manfaat yang didapat lebih tinggi dari sebelumnya. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More