Jumat 01 November 2019, 08:35 WIB

Pemekaran Papua Dibutuhkan secara Politis

Gol/P-4 | Politik dan Hukum
Pemekaran Papua Dibutuhkan secara Politis

ANTARA/PUSPA PERWITASARI
Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat akan mengikuti rapat terbatas

 

PEMERINTAH menganggap wacana pemekaran Papua sangat dibutuhkan secara politis, ekonomis, dan administratif walaupun tetap perlu diantisipasi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD meng-ungkapkan wacana tersebut bertujuan agar tidak timbul kecemburuan dari daerah lain yang juga menginginkan hal serupa. Hal itu dikatakan Mahfud seusai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, wacana penambahan provinsi baru di Bumi Cenderawasih sejauh ini masih dianalisis berbagai pihak terkait. "Saya sudah bicara dengan Mendagri (Tito Karnavian) bahwa pemekaran akan dilakukan, tapi tentu dicari jalan-jalan proseduralnya," kata Mahfud.

Pencarian langkah prosedural, terang dia, bertujuan mencegah timbulnya kecemburuan dari daerah lain. Menurut dia, wilayah Papua sangat luas dan pemekaran pun menjadi alternatif untuk menjawab persoalan.

Rencana pemekaran provinsi di Papua, kata dia, juga akan dibahas dalam berbagai rapat koordinasi mendatang dengan tugas sentral dari Kemendagri. "Wacana pemekaran itu penjurunya ada di Mendagri. Nah, Mendagri yang akan melakukan itu, kita tidak boleh intervensi. Kita hanya mengoordinasikan," katanya.

Ia menjelaskan provinsi baru akan dibentuk di Papua, tetapi pastinya memerlukan analisis secara mendalam, seperti pemetaan geografi dan kantong-kantong penduduk.

"Mungkin ditambah dua (provinsi) gitu ya, tapi nanti lah, kan harus dianalisis dulu. Akan ada Papua Selatan dan lain lain agar rentang kendalinya dan pengelolaan pembangunan di sana bisa secara efektif," jelasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito membeberkan alasan pemekaran provinsi baru di Papua karena pemerintah ingin menjaga keamanan dan kekondusifan di wilayah tersebut. Dasar pemekaran pun diakuinya merujuk data intelijen. Tito memastikan rencana peme-karan tak akan terhambat prog-ram moratorium yang diterapkan Jokowi sejak 2014. (Gol/P-4)

Baca Juga

Antara

Pemerintah Harus Tetapkan Kriteria Terkait Revisi PP Hak Narapida

👤Emir Chairullah 🕔Rabu 01 April 2020, 23:33 WIB
Pemerintah diminta tidak menyelipkan agenda terselubung dalam proses asimilasi narapidana akibat pandemi...
Dok MI

Perppu Harus Akomodasi Anggaran Penundaan Pilkada

👤Faustinus Nua 🕔Rabu 01 April 2020, 22:57 WIB
Dijelaskannya, dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 sejumlah daerah sempat mengalami kekurangan anggaran. Bahkan ada daerah yang terlambat...
Antaranews.com

90 Menit ke Depan, Indonesia Tutup Pintu bagi WNA

👤Antara 🕔Rabu 01 April 2020, 22:31 WIB
Peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya