Jumat 01 November 2019, 03:40 WIB

Revisi Data Lahan Baku Sawah Rampung 1 Desember

(Pra/E-2) | Ekonomi
Revisi Data Lahan Baku Sawah Rampung 1 Desember

MI/Andhika Prasetyo
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) bertemu Menteri ATR Sofyan Djalil (kanan)

 

PEMERINTAH menargetkan revisi data luas baku sawah bakal rampung pada 1 Desember mendatang. Revisi tersebut merupakan hasil verifikasi dari data luas baku sawah yang telah diumumkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018.

Kala itu, dengan menggunakan metode kerangka sampel area (KSA), kedua instansi tersebut mengungkap luas baku sawah di Tanah Air mencapai 7,1 juta hektare (ha). Angka tersebut jauh di bawah data luas lahan lama yang dikeluarkan Kementerian Pertanian yakni 8,1 juta ha.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyatakan data terbaru yang telah diekspos belum sempurna karena baru diambil dari 16 provinsi yang dianggap sebagai sentra padi nasional.

"Kemarin ada perbedaan yang disampaikan Kementerian Pertanian. Kami pun langsung lakukan verifikasi. Sekarang sudah ditambah menjadi 20 provinsi sentra padi," ujar Sofyan seusai menerima kunjungan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kemarin.

Ia mengatakan luas baku sawah yang telah direvisi akan lebih besar daripada sebelumnya. Namun, ia enggan menyebut berapa besar tambahan tersebut.

"Ada penambahan, tetapi angkanya nanti Desember," ucapnya.

Sofyan menambahkan pihaknya hanya melakukan penghitungan di 20 provinsi karena 14 provinsi tersisa bukan merupakan produsen padi sehingga sekalipun terjadi tambahan di daerah-daerah itu, angkanya tidak akan signifikan.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan adanya perbedaan dalam penghitungan luas lahan merupakan hal yang wajar.

Maka dari itu, lanjut dia, penggunaan citra satelit sebagai metode pengukuran harus tetap dikawal dengan pengecekan langsung di lapangan. (Pra/E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More