Kamis 31 Oktober 2019, 16:31 WIB

Rano Karno Disebut Kecipratan Rp700 Juta dari Kasus Alkes Banten

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Rano Karno Disebut Kecipratan Rp700 Juta dari Kasus Alkes Banten

ANTARA/Sigid Kurniawan
Aktor dan politikus PDIP Rano Karno.

 

NAMA 'Rano Karno' disebut turut menikmati uang dari kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten yang menjerat adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Rano yang kala itu menjabat Wakil Gubernur Banten yang juga politikus PDIP disebut kecipratan uang senilai Rp700 juta dalam proyek tersebut.

"Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi," kata jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan dakwaan dalam persidangan Wawan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

Selain Rano Karno, jaksa juga menyebut Ratu Atut diuntungkan dalam proyek tersebut. Kakak Wawan saat menjabat Gubernur Banten itu menikmati uang senilai Rp3,8 miliar dari proyek tersebut kurun waktu Oktober-Desember 2012.

Adapun Wawan disebut jaksa KPK menikmati Rp50 miliar dalam proyek tersebut. Pemilik PT Java Medica Yuni Astuti disebut menerima sebesar Rp 61,2 miliar dan sebagian uangnya dibagikan ke sejumlah pihak termasuk Rano Karno.

Jaksa KPK disebut menerima uang itu kurun waktu Juni 2012-Agustus 2013. Sebelumnya, Rano membantah perihal penerimaan uang ratusan juta tersebut.

Proyek pengadaan alat kedokteran di RS Rujukan Banten dilakukan pada Tahun Anggaran 2012. KPK mendakwa Wawan bersama Atut mengatur pengusulan anggaran dan mengatur pelaksanaan tender pengadaan proyek tersebut.

KPK menyatakan akibat kongkalikong itu negara merugi Rp79,7 miliar.

Atut dan Wawan disebut telah menaikkan anggaran dari Rp51 miliar menjadi Rp100 miliar. Setelah itu, Wawan juga melakukan sejumlah pertemuan untuk mengatur pemenang proyek hingga penentuan harga alat kedokteran.(OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More