Kamis 31 Oktober 2019, 16:03 WIB

Menkeu Harap Pelaku Usaha Tidak Hilang Kepercayaan Diri

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Menkeu Harap Pelaku Usaha Tidak Hilang Kepercayaan Diri

MI/Susanto
Menteri Keuangan Sri Mulyani.

 

KETIDAKPASTIAN kondisi perekonomian global serta perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memengaruhi kondisi perekonomian negara lain. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak dari dinamika perekonomian tersebut.

Selain memengaruhi urusan perekonomian dalam negeri, kondisi psikologi dunia usaha ikut terdampak dan mengurangi tingkat kepercayaan diri para pelaku usaha.

Untuk mengembalikan kepercayaan diri dunia usaha di tengah kondisi perekonomian global yang tidak pasti, pemerintah terus mengupayakan melahirkan kebijakan yang dapat memberikan stimulus guna menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri.

"Kami dalam fiskal mengatakan bahwa stand dari fiskal adalah melakukan countercyclical dan stimulasi untuk mereverse psikologi pelaku usaha. Itu bisa dilihat dari defisit 2019 akan lebih besar, enak lebih besar," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (31/10).

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan fiskal lainnya pada sektor perpajakan melalui pemberian insentif. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan gairah pelaku usaha berkegiatan di dalam negeri.

Insentif pajak tambahan juga diberikan pemerintah di sektor industri melalui tax holiday. "Kita memberikan tax holiday untuk industri yang merupakan prioritas pemerintah, manufaktur terutama hilirasasi atau menciptakan atau mensubstitusi impor di mana kita konten impor masih tinggi," tukas Sri Mulyani.

Kebijakan-kebijakan yang dianggap memudahkan para pelaku usaha itu juga selaras dengan prioritas nasional untuk menciptakan domestik demand berkelanjutan yang bertumpu pada tingkat produktivitas dalam negeri.

Instrumen yang dipakai yakni APBN, di mana pada 2020, pemerintah menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Belanja untuk manusia itu banyak sekali. Pendidikan mencapai lebih dari Rp508 trliun, kesehatan Rp132 triliun, untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan Rp370 triliun, untuk investasi lebih dari Rp420 triliun, untuk perbaikan birokrasi lebih dari Rp230 triliun," jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Karena itu, Sri Mulyani meminta kepada pelaku usaha agar tetap optimis meski kerap dihadapkan oleh kondisi global yang terkesan mengancam. Pasalnya, untuk menjaga stabilitas perekonomian, pemerintah tidak bisa berjalan dan menopangnya sendiri.

"Saya harap dunia usaha tidak wait and see, tapi melihat seluruh yang dilakukan pemerintah sebagai pembukaan oportunity untuk bisa dimanfaatkan. Kalau infrastruktur sudah dibangun, apa kondisi sektor produksi yang harus dibuat," tandas Sri Mulyani. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More