Kamis 31 Oktober 2019, 15:22 WIB

Kejar Kualitas, DPR Kurangi Target Pembahasan RUU

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Kejar Kualitas, DPR Kurangi Target Pembahasan RUU

Antara
Aziz Syamsuddin

 

WAKIL Ketua DPR Aziz Syamsyuddin menjelaskan pada periode kali ini DPR akan mengurangi target pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas produk perundangan-undangan yang dihasilkan oeh DPR.

Aziz menyebut selama ini DPR masih terjebak pada target kuantitas dibandingkan kualitas perundangan-undangan. Idealnya, jelas politisi Partai Golkar itu, dalam satu tahun setiap komisi cukup membahas 2 hingga maksimal 3 RUU. Dengan begitu ditargetkan setiap tahunnya DPR kurang lebih bisa menghasilkan 22 hingga 30 RUU dari seluruh komisi yang ada.

"Satu komisi maksimal dua atau tiga RUU. Itu sudah ideal substansinya sehingga pembahasan bisa lebih komprehensif dengan tetap mengundang kalangan intelektual, masyarakat dan sebagainya," tutur Aziz saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

 

Baca juga: Regulasi Pengadaan Tanah Pembangunan Kurang Sensitif HAM

 

Aziz berharap setiap Komisi lebih mengutamakan kualitas dalam meramu atau mengkompilasi kodifikasi perundangan-undangan yang masih berserakan. Pimpinan DPR sendiri dikatakan oleh Aziz telah melakukan koordinasi dengan pimpinan komisi-komisi teknis dalam setiap rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) terkait target RUU yang masuk Prolegnas tersebut.

"Sesuai dengan pidato presiden bagaimana mengkompilasi dalam bentuk suatu penggabungan Undang-Undang Omnibus yang kita kenal dalam filosofi hukum namanya kodufikasi hukum," ujarnya.

Aziz melanjutkan, salah satu pembahasa RUU yang menjadi prioritas DPR ialah Rancangan Kitab Hukum Pidana (RKHUP). Aziz menilai sudah saatnya Indonesia memiliki produk UU yang mengatur hukum secara nasional. RKUHP yang ada saat ini merupakan produk yang dikeluarkan oleh pemerintah Kolonial.

"Tentu nanti pembahasannya ada di komisi III. Karena kan pembahasan itu di dalam kondisi III kami harapkan nanti pimpinan komisi III setelah masa fit proper Pak Kapolri bisa melanjutkan pembahasan RUU yang tersisa," tuturnya. (OL-8)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More