Kamis 31 Oktober 2019, 09:54 WIB

Anies Salahkan Sistem, DPRD: e-budgeting Dicontoh Daerah Lain

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Anies Salahkan Sistem, DPRD: e-budgeting Dicontoh Daerah Lain

MI/Putri Anisa Yuliani
ASN DKI Jakarta memasukkan data ke e-budgeting

 

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Ima Mahdiah membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyalahkan sistem e-budgeting sebagai biang keladi munculnya usulan anggaran tidak wajar.

Mantan staf gubernur DKI Jakarta di era Basuki Tjahaja Purnama (BTP) itu menegaskan justru e-budgeting merupakan sistem yang sangat transparan dan membuat setiap usulan anggaran dapat diteliti satu-persatu dengan mudah.

Menurutnya, sistem e-budgeting justru berhasil menyelamatkan triliunan anggaran DKI di era BTP sehingga mendapat penghargaan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Tidak benar sistemnya yang salah. Dulu tidak ada masalah, malah dapat penghargaan dari Bappenas dan dicontoh kota-kota lain," kata Ima di Gedung DPRD DKI, Kamis (31/10).

Di sisi lain, penemuan anggaran tidak wajar dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020, menurut Ima, bukan terjadi karena kesalahan sistem yang dicetuskan BTP tersebut.

Baca juga: Terkait Anggaran Janggal, Anies Tuding PSI Cuma Manggung

Ia menilai, Anies kurang mengawasi jajarannya sehingga anggaran itu baru diketahui setelah dikirimkan ke DPRD dan dibedah tiap fraksi sebelum rapat pembahasan perkomisi.

"Ini masalahnya ada pada Pak Anies yang tidak memonitor anak buahnya menyusun anggaran. Malah menyalahkan sistem e-Budgeting," tuturnya.

Sistem penganggaran yang menggunakan teknologi informasi bisa mempermudah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola anggaran.

Anggota Komisi E bidang kesejahteraan rakyat itu pun tidak sepakat dengan Anies yang menyatakan satu-satunya cara mengetahui anggaran aneh adalah dengan pemeriksaan manual.

Dalam sistem e-Budgeting era BTP, pelacakan bisa dilakukan oleh sistem anggaran itu sendiri. Tetapi, menurutnya, tetap dibutuhkan penyisiran secara manual sebagai pengawasan ganda.

"Sebenarnya e-Budgeting kalau mau input beli apa, sistem bisa blokir barang apa yang nggak boleh di-input atau dibeli. Tujuannya supaya menghilangkan proyek titipan dan mark-up anggaran," ungkap Ima.

Ia menambahkan usulan anggaran tidak wajar seperti lem aibon bisa terlacak dengan cepat melalui e-Budgeting. Sayangnya, lagi-lagi, Anies tidak melakukan pengawasan ketat seperti yang dilakukan BTP.

Pada 2015, saat mengajukan KUAPPAS 2016, BTP sempat menarik kembali dokumen KUAPPAS yang baru dikirimkan namun belum masuk dalam proses pembahasan DPRD.

Selama sepekan penuh, BTP meniadakan agenda kegiatan dan fokus menyisir anggaran dengan memanggil secara bergiliran tiap SKPD ke Balai Kota.

"Saya mencontohkan apa yang dilakukan Pak BTP saat menjabat gubernur. Beliau selama 13 jam dalam sehari menyisir anggaran bersama dengan seluruh SKPD terkait, untuk bisa meminimalisir anggaran siluman," kata Ima.

Dari proses itu diketahuilah anggaran tidak wajar diusulkan oleh SKPD. Gubernur selaku pimpinan bisa tidak menyetujui usulan SKPD sebelum mencermatinya dengan teliti.

"Kejadian periode sebelum pakai e-Budgeting itu, anggaran yang sudah disetujui kadang berubah-ubah. Maka dari itu e-Budgeting bisa mengunci jika anggaran sudah disetujui," ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan adanya usulan tidak wajar di KUAPPAS 2020 disebabkan kesalahan sistem yang tidak mampu memblokir anggaran.

Diketahui terdapat usulan pengadaan lem aibon hingga Rp82 miliar serta drawing pen senilai Rp134 miliar. Juga ditemukan anggaran pengadaan komputer hingga Rp121 miliar. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More