Rabu 30 Oktober 2019, 23:05 WIB

KPK Harap Kepala Daerah Bersih dalam Gunakan Anggaran

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Harap Kepala Daerah Bersih dalam Gunakan Anggaran

MI/Rommy Pujianto
Juru Bicara KPK febri Diansyah

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi berharap agar kepala daerah benar-benar bersih dalam menggunakan anggaran dan tidak main mata untuk meraup keuntungan terkait dengan proyek daerah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hal itu sehubungan inisiatif Kementerian Dalam Negeri yang bermitra dengan KPK untuk mengawasi penggunaan anggaran pemda. Ia mengatakan pencegahan korupsi yang sudah dilakukan selama ini akan diperkuat ke depannya.

"Ke depan upaya pencegahan bisa lebih masif dilakukan karena banyak sekali kepala daerah yang diproses KPK. Kami berharap nanti tidak terulang lagi ada kepala daerah seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Febri di Gedung KPK, Rabu (30/10) malam.

KPK berharap tidak ada lagi kepala daerah yang tersandung kasus korupsi setelah lembaga antikorupsi itu memperkuat kerja sama dengan Kemendagri. Seperti diberitakan, Mendagri Tito Karnavian bertemu dengan komisioner KPK perihal pengawasan dana transfer daerah.

Baca juga : KPK Minta Kapolri Baru Usut Tuntas Teror Bom ke Pimpinan KPK

Febri mengatakan KPK selama ini mempunyai mekanisme koordinasi supervisi dan pencegahan (Korsupgah) untuk pengawasan anggaran.

KPK berharap komitmen kuat dari Kemendagri untuk pencegahan korupai juga diikuti para kepala daerah. Febri mengatakan pihaknya terbuka untuk memperkuat kerja sama dengan kementerian/lembaga lain.

Di sisi lain, KPK juga berharap bisa meningkatkan kerja sama pencegahan dan penindakan korupsi sehubungan dengan adanya Kapolri dan Jaksa Agung yang baru.

"KPK juga bisa bekerjasama dengan lebih baik antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang lainnya," tukasnya. (OL-70

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More