Rabu 30 Oktober 2019, 21:00 WIB

Administrasi Perpajakan Kunci Keberhasilan Sistem Pajak

mediaindonesia.com | Ekonomi
Administrasi Perpajakan Kunci Keberhasilan Sistem Pajak

Dok. Pribadi
Guru besar pertama bidang kebijakan perpajakan Universitas Indonesia Haula Rosdiana di kampus UI

 

KUNCI keberhasilan sistem perpajakan adalah administrasi perpajakan yang baik. hal itu ditegaskan oleh Guru besar pertama bidang kebijakan perpajakan Universitas Indonesia Haula Rosdiana.

"Administrasi perpajakan mengejawantahkan kebijakan perpajakan, sehingga kebijakan perpajakan yang baik tanpa didukung administrasi perpajakan yang baik, tidak akan berjalan seperti yang diharapkan," ujar Haula dalam keterangan tertulisnya.

Administrasi perpajakan, lanjut dia, menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan perpajakan. Oleh karena itu sistem "evidence-based tax policy" menjadi suatu keniscayaan karena "evidence" berada di tataran meso dan mikro yang menjadi domain administrasi perpajakan.

Dengan demikian tidak cukup hanya menggunakan paradigma makro tanpa mempertimbangkan evidence yang terjadi di dunia implementasi, di level meso dan mikro.

"Hal ini bisa menjelaskan mengapa beberapa kebijakan perpajakan di level makro mengalami "implementation gap" yang menyebabkan tujuan tidak terealisasi seperti yang diharapkan," terang dia.

Baca juga : NasDem Kritik Pajak Parkir DKI Lebih Rendah dari Jawa Timur

Haula menambahkan, untuk memastikan administrasi perpajakan berjalan dengan baik, efektif, dan efisien, maka dibutuhkan sosok kepemimpinan Direktur Jenderal Pajak yang kuat.

Sosok Dirjen Pajak masa depan haruslah komplit, selain memahami kebijakan perpajakan, juga memiliki kapasitas yang mumpuni untuk membangun administrasi perpajakan yang handal, guna mewujudkan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum yang berkepastian hukum, dan berkeadilan.

Fakta bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT masih di kisaran 70% (kepatuhan formal) menunjukkan administrasi perpajakan belum seperti yang diharapkan.

Sementara itu sistem pemungutan "self assessment" pajak telah berjalan sejak tahun 1984. Sistem itu memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung pajaknya sendiri.

"Tugas di depan mata dari administrasi perpajakan adalah bagaimana membuat masyarakat sadar dan peduli pajak, bagaimana mereka mudah mendaftar, paham menghitung, mudah membayar, dan merasakan pajak yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Dengan demikian Dirjen Pajak periode berikut harus mampu mewujudkan kepatuhan pajak sukarela," papar Haula.

Haula juga menjelaskan, kinerja penerimaan pajak yang belum menggembirakan dalam 10 tahun terakhir adalah masalah struktural, sehingga harus dipecahkan secara menyeluruh baik dari sisi kebijakan perpajakan yang bersifat "evidence-based", dan dari sisi administrasi perpajakan yang handal dengan dukungan kapasitas dan integritas SDM, efektivitas pembagian tugas dan fungsi, serta kemampuan sistem IT.

Direktur Jenderal Pajak saat ini, Robert Pakpahan akan segera memasuki masa pensiun per 1 November 2019. Sejumlah nama kandidat kuat Dirjen Pajak telah bermunculan di media. Sebagian besar berasal dari Kementerian Keuangan sendiri.(RO/OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More