Rabu 30 Oktober 2019, 21:35 WIB

Pertemuan NasDem-PKS Wajar, Lebih Condong untuk Pilkada 2020

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Pertemuan NasDem-PKS Wajar, Lebih Condong untuk Pilkada 2020

Mi/Adam Dwi
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman

 

PENGAMAT Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menegaskan pertemuan antara elit DPP Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan silaturahmi politik yang wajar.

Hal itu pun tidak akan mengubah peta politik nasional karena NasDem akan terus menjadi pendukung pemerintah sedangkan PKS oposisi.

"Oh itu silaturahim biasa, pembukaan koalisi aja, kemungkinan untuk Pilkada 2020," katanya kepada Media Indonesia, Rabu (30/10).

Baca juga : Inilah Tiga Poin Kesepahaman NasDem dan PKS

Menurut dia, konteks politik nasional sangat berbeda dengan yang terjadi di daerah. Dengan begitu partai yang berseberangan di tingkat pusat sangat memungkinkan bermesraan ketika menghadapi kontestasi politik tingkat daerah.

Hal itu, kata dia, yang muncul dari pertemuan antara dua partai besar kali ini, NasDem dan PKS yang digawangi Surya Paloh dan Sohibul Iman.

"Konteks pilkada beda dengan nasional dan tidak ada oposisi abadi dalam politik," tegasnya.

Ia menekankan bahwa NasDem tidak akan keluar dari sikapnya dalam percaturan politik nasional. "Tidak akan dicap penghianat NasDem, silaturahim kok dicap penghianat," pungkasnya. (Cah)

Baca Juga

Antara/Puspa Perwitasari

Menkumham Selidiki Dugaan Djoko Tjandra Ganti Nama

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 02 Juli 2020, 19:18 WIB
Kementerian Hukum dan HAM bersama Kejaksaan RI membentuk tim khusus untuk penelusuran. Data perlintasan juga kembali ditelusuri untuk...
ANTARA

Ini Dugaan Maladministrasi Kartu Prakerja Versi ICW

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 02 Juli 2020, 18:44 WIB
"Desakan kami agar pemerintah menghentikan program kartu Prakerja dan kami mengharapkan Ombudsman melakukan pemeriksaan terkait adanya...
MI/ADAM DWI

Baleg DPR: Pembahasan RUU PKS Tunggu RKHUP

👤Putra Ananda 🕔Kamis 02 Juli 2020, 17:49 WIB
"Komisi VIII meminta penarikan RUU PKS alasannya karena masih menunggu pengesahan RKUHP yang akan sangat terkait dari sisi penjatuhan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya