Rabu 30 Oktober 2019, 20:19 WIB

Dinkes DKI: Iuran BPJS Kelas III Naik Menjadi Rp42 Ribu

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Dinkes DKI: Iuran BPJS Kelas III Naik Menjadi Rp42 Ribu

ANTARA/M RISYAL HIDAYAT
Warga berjalan di lobi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Timur, di Jakarta, Rabu (30/10).

 

KEPALA Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menuturkan ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada setiap rumah sakit umum daerah (RSUD) di wilayah DKI Jakarta. 

Hal itu berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja sebesar 100%.

"Jadi yang semula perbulannya bayar Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu. Berarti hampir dua kali lipat," ujar Widyastuti di Gedung DPRD, Jakarta, Rabu (30/10).

Diketahui aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran itu berlaku mulai 1 Januari 2020.

Dalam Pasal 34 Perpres, tarif iuran kelas mandiri III dengan manfaat pelayanan kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per bulan. Iuran kelas mandiri II dengan manfaat pelayanan kelas II naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 dan untuk kelas I dari Rp80.000 menjadi Rp160.000.

Baca juga: Pengamat Sebut Beban Defisit BPJS Ditanggung Peserta Mandiri

Widyastuti mengatakan tiap tahunnya, Pemprov DKI Jakarta membayarkan premi bagi Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) yang bervariasi antara Rp1,2 triliun sampai Rp1,3 triliun yang disediakan dari dana APBD DKI.

Adanya defisit anggaran dalam BPJS, Dinkes DKI berupaya memangkas anggaran-anggaran yang tidak penting.

"Kami mengefesiensikan kegiatan yang sifatnya tanda kutip kami pilih yang banyak dampaknya kepada masyarakat. Contoh dalam rapat dimungkinkan boleh belanja makanan, kami pangkas enggak usah makan," tandas Widyastuti. (A-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More