Rabu 30 Oktober 2019, 19:47 WIB

Ketua DPRD DKI Desak Gubernur Lebih Tegas Soal Anggaran

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Ketua DPRD DKI Desak Gubernur Lebih Tegas Soal Anggaran

MI/Galih Pradipta
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi

 

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap anak buahnya.

Prasetyo menilai Anies telah kecolongan karena adanya anggaran pengadaan Lem Aibon sebesar Rp82 miliar dan pengadaan pulpen senilai Rp124 miliar.

Kedua anggaran itu tercantum dalam anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur di dalam dokumen Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 yang saat ini dibahas Pemprov DKI bersama DPRD DKI Jakarta.

"Lebih tegaslah Pak Gubernur. Namanya juga manusia pas ketahuan bisa saja dia bilang salah tulis. Nah, kaya pulpen itu kan anggarannya besar sekali. Nah, kaya gitu saya enggak sependapat dan taktis aja lah, TKD-nya ada, orang kerja kan punya pulpen," ungkap Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10).

Lolosnya anggaran tersebut menurut Prasetyo mencerminkan SKPD hingga saat ini belum bisa mengusulkan anggaran dengan efisien dan efektif dan prioritas bagi masyarakat.

Baca juga : Disdik DKI akan Revisi Anggaran Lem Aibon dan Pulpen

"Awalnya kan perencanaan SKPD, kalau saya melihat dari beberapa tempat. Ini SKPD-nya itu enggak bisa tegas menganggarkan apa sih yang penting buat masyarakat. Pada saat itukan saya bilang prioritas di Jakarta apa saja sih, jadi akan hal-hal kecil yang akan saya coret," ungkapnya.

Prasetyo mendesak agar Anies serius menilai kinerja SKPD dan siap merotasi jabatan apabila gagal mengefektifkan anggaran DKI.

"Kaya masalah aibonlah terus masalah influencer kalo SKPD-nya enggak mampu ganti orangnya. Ini enggak main-main APBD 2020 dengan anggaran yang dikatakan kemarin itu masih Rp90 sekian trilun apakah mampu anggaran itu. Pendapatannya dari mana," kata Prasetyo.

Di sisi lain, ia mengapresiasi kerja anggota DPRD DKI Jakarta yang mampu melihat dan memeriksa anggaran sampai terperinci sehingga pembahasan anggaran menjadi efektif. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More