Rabu 30 Oktober 2019, 17:55 WIB

Menteri LHK: Percepatan Izin tidak Sederhanakan Amdal

Indriyani Astuti | Humaniora
Menteri LHK: Percepatan Izin tidak Sederhanakan Amdal

MI/Ramdani
Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar ketika tiba untuk menghadiri Sidang Kabinet Paripurna Pertama di Istana Merdeka

 

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan deregulasi atau percepatan untuk tetap menjaga iklim investasi bukan berarti mengesampingkan aspek lingkungan. Izin lingkungan menjadi prasyarat terhadap segala jenis kegiatan atau usaha yang akan berdampak pada lingkungan.

Karenanya, Siti mengatakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau amdal adalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus tetap ada.

"Jadi tidak menyederhanakan Amdal. Presiden punya komitmen kuat terhadap aspek lingkungan. Percepatan izin bukan menghilangkan izin lingkungan, pengertiannya agar jangan lama-lama," terang Siti ketika ditemui seusai membuka rapat koordinasi di Kementerian LHK, Jakarta, Rabu (30/10).

Siti tidak menampik bisa saja terjadi permasalahan terkait amdal. Karena itu, menurutnya perlu dipastikan secara benar perencanaan pengelolaan perlindungan lingkungan dan komitmen pihak yang meminta izin. Ketika terbukti ada pelanggaran, izinnya dapat dicabut.

Baca juga: Menteri LHK Ajak Siswa Global Mandiri Tanam 25 Pohon

Ia menuturkan semua perizinan di Kementerian LHK sudah dilakukan secara daring sehingga waktu dan prosesnya bisa dipangkas hingga 43 hari. Meski demikian, untuk tataran pemerintah daerah, deregulasi masih rumit dijalankan.

"Lama administrasinya karena bolak-balik seperti konsultasi publik terjadi beberapa kali. Nanti kita lihat mana yang paling ringkas. Perlu melibatkan pemerintah daerah," ucapnya.

Koordinasi dengan pemerintah daerah dianggap sebagai upaya yang harus dilakukan dalam memangkas perizinan. Selain itu, pemerintah daerah juga punya kewenangan dalam melakukan pengawasan setelah izin diterbitkan. Ia ingin agar percepatan perizinan justru menjadi bahan transaksional oleh kepala daerah.

Sementara itu, kalangan penggiat lingkungan khawatir kebijakan pemerintah mempercepat regulasi membuat pelaku usaha mengesampingkan aspek lingkungan.

Kepala Departemen Advokasi Walhi Eksekutif Nasional Zenzi Suhadi menuturkan sistem perizinan investasi tersebut menimbulkan masalah pada perlindungan lingkungan hidup dan tidak lagi memetingkan amdal.

Padahal, imbuhnya, dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menempatkan Amdal sebagai syarat sebelum terbitnya izin lingkungan dan izin usaha.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More