Rabu 30 Oktober 2019, 13:06 WIB

Kementan Serius Tangani Kerentanan Ketahanan Pangan

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Kementan Serius Tangani Kerentanan Ketahanan Pangan

ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendengarkan penjelasan petugas saat mengunjungi pusdiklat Peternakan Unismuh Makassar

 

KEMENTERIAN Pertanian mencatat terdapat 88 kabupaten yang berada dalam status rentan rawan ketahanan pangan. Sebagian besar dari jumlah tersebut terletak di Indonesia bagian timur.

Akses pangan yang sulit karena minimnya ketersediaan dan harga pangan yang tinggi menjadi penyebab utama.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berkomitmen untuk mengatasi persoalan tersebut dalam waktu 100 hari ke depan. Ia menyatakan Kementan telah memetakan secara rinci daerah-daerah yang benar-benar rentan. Apakah status rentan menaungi tiap-tiap kabupaten secara menyeluruh atau hanya beberapa desa yang ada di dalam kabupaten-kabupaten saja.

"Sekarang seluruhnya kita akan coba benahi. Untuk persoalan ini, tentu kita harus mulai pada daerah-daerah yang benar-benar rentan. Karena kalau tidak diasistensi secara serius, mereka bisa berubah menjadi rawan," ujar SYL di Jakarta, Rabu (30/10).

Untuk solusi jangka pendek, pihaknya bersama beberapa kementerian teknis lain akan berupaya menyediakan bahan pangan dalam jumlah besar sehingga stok terjaga dan harga menjadi murah. Dengan demikian, masyarakat di daerah-daerah rentan bisa mendapat akses yang lebih mudah terhadap pangan.

Baca juga: BPS Gandeng Kementan soal Satu Data Pangan

Adapun, untuk solusi permanen, Kementan akan mengkaji komoditas pangan yang bisa menjadi unggulan di tiap-tiap daerah. Dengan melihat kontur tanah, kondisi cuaca dan berbagai faktor lainnya, setiap daerah pasti memiliki setidaknya satu potensi, baik pertanian, perkebunan atau peternakan, yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan akses pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memuluskan strategi tersebut, SYL memastikan pihaknya akan memaksimalkan peran seluruh pejabat daerah, mulai dari gubernur, bupati, camat hingga kepala desa.

"Mereka harus memiliki tanggung jawab yang jelas atas kehidupan masyarakat masing-masing. Gubernur harus kerja apa, bupati harus apa, camat, kepala daerah, semua harus jelas," tegasnya.

SYL menegaskan masalah terkait pangan harus benar-benar ditangani serius. Pasalnya itu adalah unsur dasar yang akan memengaruhi hidup seorang manusia.

"Kalau masyarakat bisa makan dengan baik, mereka jadi sehat. Tidak akan ada stunting atau gangguan kesehatan. Kalau sehat, mereka bisa sekolah. Kehidupan akan jadi lebih baik. Maka itu, kalau dari pangan saja sudah tidak beres, tidak beres semua ke sana-sananya," jelas SYL.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More