Rabu 30 Oktober 2019, 10:51 WIB

Tim Gabungan Jalur Bisa Tertibkan Orang Dengan Gangguan Jiwa

Benny Bastiandy | Nusantara
Tim Gabungan Jalur Bisa Tertibkan Orang Dengan Gangguan Jiwa

MI/Benny Bastiandy
Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman memimpin penertiban orang dengan gangguan jiwa, Rabu (30/10).

 

PELAKSANA Tugas Bupati Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman, memimpin penertiban orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang berkeliaran di sejumlah ruas-ruas jalan protokol, Rabu (30/10). Hasil razia, yang merupakan program Jalan Cianjur Bebas dari Orang dengan Gangguan Jiwa (Jalur Bisa) itu mendapati 49 orang ditertibkan. Mereka selanjutnya digiring ke Rumah Singgah dan Rehabilitasi Sosial milik Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.

"Ini kami lakukan untuk memanusiakan manusia," kata Herman kepada wartawan di sela-sela kegiatan di kawasan Pasar Muka, Rabu (30/10).

Tim gabungan terdiri dari Kodim 0608 Cianjur, Polres Cianjur, Dinas Kesehatan, Satpol PP, relawan, dan elemen lainnya. Razia dilakukan selama dua hari sejak Selasa (29/10). Tim disebar ke sejumlah titik. Selain di pusat perkotaan, tim juga merazia di wilayah-wilayah perbatasan dengan kabupaten lain.

"Kegiatan ini juga bersamaan dengan memperingati HUT TNI ke-74. Jadi, razia ini bagian dari bakti sosial. Sampai hari ini, terdapat 49 orang ODGJ yang kami amankan. Mereka terdiri dari 9 orang perempuan, sisanya laki-laki," jelas Herman.

Pemkab Cianjur bekerja sama dengan Panti Aura Welas Asih Palabuhanratu. Mereka yang diamankan ke Rumah Singgah dan Rehabilitasi Sosial, nantinya akan direhabilitasi ke Panti Aura Welas Asih Palabuhanratu.

"Jika nanti mereka sudah dinyatakan sembuh, maka akan dikembalikan ke masing-masing keluarga," tuturnya.

Herman menyebutkan sebagian besar ODGJ yang berhasil diamankan merupakan warga luar daerah. Satu di antara bukti mereka bukan warga Cianjur yakni dari aksen bahasa.

"Saat ditanya mereka tidak menggunakan bahasa Sunda. Ada yang berbahasa Indonesia, ada juga bahasa lain," ungkapnya.

Herman mengingatkan kepada oknum-oknum yang berupaya membuang ODGJ di wilayah Cianjur agar tak melakukan praktik-praktik tersebut. Herman pun berkomitmen menargetkan Cianjur bebas ODGJ.

"Cianjur harus bersih dari ODGJ. Mereka yang berkeliaran akan kami tertibkan dan direhabilitasi agar bisa sembuh," tandasnya.

Dandim 0608 Cianjur Letkol Rendra Dwi Ardhani menegaskan ODGJ yang berkeliaran di Kabupaten Cianjur diduga merupakan buangan dari luar daerah. Sebagai antisipasi, ke depan Kodim 0608 dan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur akan meminta data-data ODGJ dari luar daerah.

"Kegiatan ini merupakan bakti sosial kami dalam rangka memperingati HUT TNI ke-74. Kami laksanakan bakti sosial berupa penertiban ODGJ dengan menggandeng Pemkab Cianjur serta relawan. Jadi, nanti bakal ketahuan kalau di daerah lain jumlah ODGJ berkurang, mereka pindahnya ke mana," tutur Rendra.

Penertiban ODGJ akan dilakukan berkesinambungan. Sehingga, ke depan wilayah Cianjur terbebas dari ODGJ.

"Kami lakukan berkelanjutan. Kerja sama dengan berbagai elemen ini akan terus berjalan. Para ODGJ yang telah mendapat penanganan dan dinyatakan sehat, mereka akan dikembalikan ke masing-masing keluarga," tegasnya.

Ketua Pelaksana Jalur Bisa, dr Yusuf  Nugraha, mengatakan target penertiban ODGJ yakni memanusiakan manusia, menjaga ketertiban dan keamanan, serta meningkatkan kepedulian masyarakat. Penertiban bukan hanya kegiatan seremonial saja, lebih dari itu semua ODGJ akan direhabilitasi hingga mereka benar-benar sembuh.

"Kami mengajak semua elemen masyarakat ikut berpartisipasi agar di Cianjur terbebas dari ODGJ yang berkeliaran di jalanan," terang Yusuf yang juga Ketua Forum Kota Sehat Cianjur.

baca juga: Pegawai Milenial PT KAI Mengajar Anak-Anak SD

Program Jalur Bisa dilaksanakan selama dua hari. Hasil penertiban, terdapat 49 ODGJ.

"Memang bukan hanya orang Cianjur saja, tapi ada juga dari luar daerah. Tapi tetap, mereka harus dimanusiakan," tandasnya. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More