Rabu 30 Oktober 2019, 10:35 WIB

Selain Aibon, PSI Juga Pertanyakan Ballpoint Seharga Rp124 Miliar

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Selain Aibon, PSI Juga Pertanyakan Ballpoint Seharga Rp124 Miliar

MI/SASKIA ANINDYA PUTRI
Anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana

 

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana mempertanyakan usulan anggaran yang diajukan Suku Dinas Psndidikan Jakarta Barat, terkait pembelian lem aibon yang mencapai Rp82 miliar. Menurutnya, hal itu sangat tidak wajar.

“Ini usulan dari mana? Kenapa lem aibon dan kenapa angkanya besar sekali? Saya minta Gubernur jelaskan, jangan buang badan ke anak buah," kata William dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10).

William mengaku tidak puas dengan alasan salah input di sistem e-budgeting Pemerintah Provinsi DKI.

Pasalnya, pembahasan sudah memasuki tahap final. Seharusnya tidak ada lagi kesalahan fatal di tahap akhir ini.

“Apa benar kesalahan input atau jangan-jangan baru diperbaiki karena masyarakat teriak? Di sistem e-budgeting kan tercatat kronologis penginputan. Saya minta bukan hanya data komponen dibuka tapi juga rekaman digital siapa input komponen apa dan kapan supaya terang benderang,” seru William.

Selain anggaran lem aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp124 miliar oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Baca juga: Soal Lem Aibon Rp82,8 Miliar, Disdik DKI Mengaku Salah Input

Lalu ada usulan 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar dan beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran, Pemprov selalu mengelak. Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur,” ucap William.

William kemudian mengkritisi langkah Gubernur Anies menutup akses ke website apbd.jakarta.go.id dan meminta agar website tersebut dapat kembali diakses publik.

William menekankan pentingnya komitmen keterbukaan dan keberanian untuk transparan.

“Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja," tandas William. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More