Rabu 30 Oktober 2019, 07:50 WIB

DPR Sederhanakan Kemitraan Komisi

Putra Ananda | Politik dan Hukum
DPR Sederhanakan Kemitraan Komisi

MI/Susanto
Anggota dewan memenuhi ruang rapat paripurna saat penetapan alat kelengkapan dewan (AKD) di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan.

 

DPR RI menyederhanakan alur mitra dengan pemerintah, khususnya dalam hubungan kerja kementerian dan komisi. Kini, tiap kementerian hanya akan bermitra dengan satu komisi di DPR. Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan hal itu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

"Kami berhasil menyusun satu kementerian bermitra dengan satu komisi sehingga nantinya komisi lebih fokus melakukan pengawasan terhadap kinerja kementerian," ujar Puan.

Pada kerja DPR periode sebelumnya terdapat satu kementerian yang bermitra dengan lebih dari satu komisi. Hal tersebut berdampak pada kurang efektifnya pengawasan legislatif terhadap pemerintah.

Pada periode kali ini, hal itu diperbaiki. Puan mencontohkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hanya akan bermitra kerja dengan Komisi IV.

"Semula (kerja KLHK) dibahas di Komisi IV dan Komisi VII sehingga sering lempar tanggung jawab, butuh energi dan waktu untuk koordinasi," tutur Puan.

Puan mengharapkan, dengan setiap komisi bermitra dengan satu kementerian bisa membuat DPR memaksimalkan fungsi pengawasan.

Kesepakatan satu komisi bermitra dengan satu kementerian tercapai dalam Rapat Konsultasi DPR Pengganti Badan Musyawarah (Bamus), kemarin. Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel turut hadir.

Kesepakatan penyederhanaan kemitraan disahkan dalam Rapat Paripurna IV DPR, kemarin. Rapat paripurna sekaligus mengesahkan 11 komisi DPR beserta ruang lingkup dan tugas. Pengesahan juga meliputi Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Baleg), Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BKAN), dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

 

Sahkan AKD

DPR telah menyelesaikan pengisian alat kelengkapan dewan (AKD). Penayangan nama anggota AKD berlangsung sekitar 15 menit dalam rapat paripurna. Setelah itu, Azis selaku pemimpin rapat  meminta persetujuan komposisi dari setiap AKD. Tiap fraksi mendapatkan kursi pimpinan di AKD secara proporsional.

Sekretaris Fraksi NasDem Saan Mustofa mengatakan NasDem bakal memimpin Komisi VII dan IX. Ketua Komisi VII diisi Sugeng Suparwoto, sedangkan kursi Ketua Komisi IX diduduki Felly Estelita Runtuwena.

Berdasarkan kesepakatan, NasDem mendapat jatah dua ketua komisi dan delapan wakil ketua komisi dan badan di DPR.

Komisi III DPR dipimpin Herman Heri dari Fraksi PDIP. Dalam menjalankan tugas, Herman dibantu tiga pimpinan lain sebagai wakil ketua, yaitu Adies Kadir dari Golkar, Ahmad Sahroni dari NasDem, dan Desmond Junaidi Mahesa dari Gerindra.

Terdapat pula nama anggota legislatif termuda Hillary Brigitta Lasut dari Fraksi NasDem di Komisi III. Hillary memang sejak awal menginginkan agar dapat duduk di komisi yang menangani bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan tersebut.

Di Komisi I yang membidangi pertahanan, informsi, dan Luar Negeri, posisi ketua dijabat Meutya Hafidz dari Fraksi Golkar. Ia dibantu empat wakil ketua, yaitu Utut Adianto dari Fraksi PDIP, Bambang Kristiono dari Fraksi Gerindra, Teuku Riefky Harsya dari Fraksi Demokrat, dan Abdul Kharis Almasyari dari Fraksi PKS. (P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More