Rabu 30 Oktober 2019, 02:40 WIB

Tidak Capai Target, Menkeu Evaluasi Penerbitan ORI

M Ilham Ramadhan | Ekonomi
Tidak Capai Target, Menkeu Evaluasi Penerbitan ORI

ANTARA
Menteri Keuangan Sri Mulyani

 

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait rendahnya permintaan terhadap Obligasi Negara Ritel (ORI) Seri ORI016 ketimbang ORI015.

"Kita akan lihat seluruh dinamika. Jadi itu yang akan kita lihat, ini merupakan evaluasi saja," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Jakarta, kemarin.

Ia menuturkan Kementerian Keuangan juga akan tetap melakukan penerbitan obligasi ritel untuk menjaga kebutuhan pembiayaan negara.

"Di satu sisi kita akan bertahap menjaga dari sisi kebutuhan pembiayaan melalui diversifikasi instrumen dan ritel," ujarnya.

Selain itu, Sri Mulyani menyebutkan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sehingga terjadi harmonisasi di antara semua pihak dalam menjaga pasar keuangan Indonesia.

Tak hanya itu, menurutnya, tingkat kupon ORI016 yakni 6,8% per tahun sudah mencerminkan risiko yang adil bagi investor pembeli ataupun negara sebagai pihak yang menerbitkan surat utang ritel tersebut.

"Termasuk dari sisi imbal hasil yang mencerminkan riil risiko yang dianggap adil untuk seluruhnya antara investor ataupun issuer-nya," ujarnya.

 

Cari alternatif

Sebagai informasi, penerbitan ORI016 yang dilakukan pada awal Oktober ini hanya berhasil mendapatkan pemesanan sebesar Rp8,21 triliun.

Hal itu berkebalikan dengan penerbitan ORI015 yang diterbitkan pemerintah tahun lalu yang menghasilkan permintaan hingga Rp23,37 triliun.

Rendahnya tingkat kupon ORI106 ditenggarai menjadi penyebab permintaan yang masuk tidak sebesar dengan harapan pemerintah.

Dengan kupon bunga 6,8% , ORI016 bersaing ketat dengan suku bunga deposito yang ditawarkan perbankan. ORI016 juga mendapatkan saingan dari imbal hasil reksadana yang mulai mengalami peningkatan.

Pengamat ekonomi dari Indef, Bhima Yudhistira, menilai pemerintah harus menyikapi hal itu dengan mencari alternatif pembiayaan.

"Sepertinya tidak bisa andalkan ORI. Harus cari alternatif pembiayaan lainnya. Misalnya lewat philanthropy fund, pembiayaan bilateral dan multilateral," ungkap Bhima lewat pesan singkat kepada Media Indonesia.

Di sisi lain, ia juga tidak menyarankan untuk menaikkan bunga ORI sSebab hal itu akan menambah beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah.

"Jika ORI bunganya naik, khawatir malah membuat belanja bunga utang naik dan jadi beban APBN tahun berikutnya," pungkasnya.

Saat ini pemerintah masih memiliki instrumen lain untuk menggaet pendanaan APBN dari penerbitan obligasi global dan surat utang syariah (sukuk) yang ditawarkan ke investor besar. (Ifa/E-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More