Selasa 29 Oktober 2019, 19:33 WIB

DPR Akan Prioritaskan Omnibus Law

Putra Ananda | Politik dan Hukum
DPR Akan Prioritaskan Omnibus Law

MI/ Susanto
Willy Aditya

 

DPR RI akan memprioritaskan penyelesaian Omnibus Law yang diusulkan oleh pemerintah. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya menyebut DPR akan sejalan dengan pemerintah yang menginginkan Omnibus Law sebagai RUU yang diprioritaskan untuk cepat tuntas.

"Jika pemerintah memandang Omnibus Law sebagai prioritas utama, maka DPR melalui badan legislasi juga akan menjadikan Omnibus Law sebagai prioritas," tutur Willy saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/10).

 

Baca juga: Omnibus Law jangan Picu Ketidakpastian Hukum

 

Willy menuturkan penyelesaian Omnibus Law dibutuhkan untuk memberi kepastian kepada proses investasi di dalam negri. Dalam waktu dekat Baleg akan memanggil Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly untuk duduk bersama membahas kelanjutan pembahasa sejumlah RUU termasuk tentang Omnibus Law.

"Kami akan selesaikan 5 sampai 6 UU yang masuk dalam Prolegnas di masa sidang peetana ini. Kita akan fokus dengan target dan betul-betul menghitung," paaprnya.

Willy melanjutkan, proses kajian dan naskah akademik Omnibus Law yang sudah diselesaikan oleh pemerintah akan mempercepat proses pembahasannya di DPR. Saat ini DPR juga masih memikiki beban tugas untuk menyelesaikan RUU yang di carry over oleh periode DPR sebelumnya.

"Kalau kajian dan naskah akademiknya sudah selesak di pemritnah maka akan lebih cepat. Masa sidang ini akan habis 19 Desember, kita punya waktu 1 setengah bulan," tuturnya.

Omnibus law ini bakal merevisi 71 UU yang terdiri dari UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan 69 UU terkait perizinan di sektor teknis.

71 aturan yang direvisi terdiri dari lima klaster yakni perizinan, penataan kewenangan, sanksi, pembinaan dan pengawasan, serta dukungan.

Seperti diketahui, dalam pidato pelantikannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ke depan akan ada dua UU Omnibus law yang akan diusulkan oleh pemerintah kepada DPR yakni UU Pemberdayaan UMKM dan UU Cipta Lapanan Kerja. (OL-8)

Baca Juga

MI/Susanto

Dokter Klinik Akademi Bela Negara NasDem Jalani Karantina Mandiri

👤Henri Siagian 🕔Kamis 02 April 2020, 14:07 WIB
Dari tes yang dilakukan oleh dua dokter, peserta negatif covid-19. "Akan tetapi terhadap salah seorang dokter didapat hasil...
MI/M Irfan

Politisi NasDem Desak Gugus Tugas Usul PSBB di Jabodetabek

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Kamis 02 April 2020, 13:00 WIB
"Ini katanya pemerintah mau cepat mengatasi korona, tapi sudah dua hari belum juga ada tanda-tanda pelaksanaannya," ujar...
Antara

Presiden Jokowi Berang Kepala Daerah Tutup Akses Jalan

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 02 April 2020, 12:32 WIB
"Saya harap Menteri Dalam Negeri memberi teguran kepada daerah-daerah yang memblokade jalan," tegas...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya