Selasa 29 Oktober 2019, 17:37 WIB

Omnibus Law jangan Picu Ketidakpastian Hukum

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Omnibus Law jangan Picu Ketidakpastian Hukum

Antara
Refly Harun

 

PAKAR Hukum Tata Negara Refly Harun meminta pemerintah dan legislatif untuk memerhatikan dampak dari omnibus law. Salah satunya ialah membuat bingung masyarakat atas kepastian hukum baru.

Maksudnya ialah bila UU disatukan dengan peraturan lain harus dijelaskan secara detail, dan dipikirkan juga mengenai peraturan di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah (PP) sampai Peraturan Daerah.

"Masalah vertikal jika PP yang mengacu pada UU berarti itu harus dicabut juga jika UU tidak berlaku lagi karena sudah dilakukan omnibus law. Jangan sampai ada PP yang omnibus law juga," Jelasnya.

Refly mengatakan, jangan sampai nanti ketika omnibus law terjadi masalah dan sudah diselesaikan, tapi muncul masalah baru lagi di tingkat PP dan peraturan di atasnya.


"Yang perlu diperhatikan lagi, omnibus law ini jangan sampai menimbulkan kepastian hukum baru. Misal peraturan mana saja yang tidak berlaku lagi setelah adanya omnibus law," Tandasnya.

Untuk omnibus law tantangannya ialah kompilasi peraturan. Pemerintah harus mengompilasi peraturan mana saja yang dihapus atau digabungkan. Pemerintah beserta DPR harus membuat kompilasi terlebih dahulu UU mana saja yang layak dilakukan omnibus law.

"Saya khawatir bila omnibus law tidak dilihat secara detail akan menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Ini harus dilakukan pendalaman dan harus di jelaskan secara eksplisit," pungkasnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More