Selasa 29 Oktober 2019, 17:07 WIB

DPR Proses Surat Presiden terkait Pencalonan Idham

Putra Ananda | Politik dan Hukum
DPR Proses Surat Presiden terkait Pencalonan Idham

MI/Susanto1
Pimpinan rapat Aziz Syamsuddin (kedua kiri) didampingi Rachmat Gobel (kiri), Puan Maharani (kedua kanan) dan Sufmi Dasco

 

DPR mulai memproses surat dari presiden tentang pemberhentian Kapolri Jenderal (purnawirawan) Tito Karnavian dan pengangkatan Komjen Idham Azis sebagai calon tunggal kapolri. Surat presiden tersebut dibacakan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/10).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin. Aziz menyanpaikan DPR telah menerima dua surat dari presiden pertama terkait rencana pengesahan perjanjian dan kerja sama ekonomi antarnegara-negara ASEAN dan Jepang. Dan kedua surat presiden tentang Kapolri.

"Surat dengan nomor R54/Pres/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dalam hal pemberhentian dan pengangkatan dalam hal jabatan Kapolri," ujar Aziz.

Aziz menjelaskan, uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk calon tunggal Kapolri Idham Aziz mekanisme sepenuhnya akan diserahkan kepada Komisi III DPR. Pascarapat paripurna, DPR langsung melantik pimpinan dan anggota Komisi III.

"Fit and proper itu diserahkan ke pimpinan Komisi III nanti, setelah dilantik silakan meramu dan membuat mekanisme sistem dan jadwal. Iya (tugas pertama Komisi III)," tutur Aziz saat diwawancarai sebelum rapat paripurna.

Sementara itu pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Ahmad Dasco menilai Idham Aziz merupakan sosok yang tepat untuk menggantikan Tito Karnavian sebagai Kapolri. Kemampuan dan kapabilitasnya sudah terbukti sejak menjabat sebagai Kabareskrim.

"Kalau saya sebagai pribadi melihat sosok Idham Aziz memang sudah tepat untuk dicalonkan sebagai Kapolri, baik dari segi angkatan, kapabilitas dan kemampuan bekerja yang selama ini sudah kita lihat secara bersama-sama," ujarnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More