Selasa 29 Oktober 2019, 16:35 WIB

Erick Thohir-Anies Baswedan Bahas Integrasi Tiket Transportasi

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Erick Thohir-Anies Baswedan Bahas Integrasi Tiket Transportasi

ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Calon penumpang menunggu KRL di Stasiun Manggarai, Jakarta, jumat (25/10/2019).

 

MENTERI BUMN Erick Thohir mendatangi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta. Pertemuan tersebut untuk membahas kebijakan integrasi layanan transportasi di seluruh Jakarta dalam satu tiket.

"Ini hubungannya adalah supaya kereta api, Trans-Jakarta, kemudian angkutan umum lainnya berada di dalam satu sistem yang sama. Sehingga pengguna, masyarakat, cukup dengan satu kartu bisa menggunakan semua angkutan umum," kata Anies di Balai Kota, Selasa (29/10).

Saat ini, kartu tiket transportasi umum yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI belum terintegrasi satu sama lain. Kartu Jak Lingko yang dikelola oleh Bank DKI hanya bisa digunakan untuk menggunakan bus Trans-Jakarta dan angkutan Jak Lingko.

Baca juga: Trans-Jakarta Integrasi LRT di Bodebek

Sementara MRT, LRT dan KRL Commuterline masing-masing menerbitkan kartu tiketnya dan tidak terintegrasi satu sama lain. Nantinya kartu tiket ini akan dikelola oleh pemerintah pusat.

"Saat ini, kalau menggunakan Jak Lingko tidak bisa, kecuali yang dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, karena itu tadi dibahas, supaya pengguna kartu itu bisa menggunakan kendaraan yang dikelola oleh pemerintah pusat. Jadi bukan pembangunan infrastruktur, tapi integrasi pengelolaan transportasi umum," ungkapnya.

Anies membeberkan nantinya akan dibentuk tim kecil antara Kementerian BUMN dengan Pemprov DKI guna mengelola kebijakan ini.

"Sama-sama. Tapi memang sesuai dengan arahan Pak Presiden semuanya diserahkan ke DKI Jakarta pengelolaannya," pungkasnya.

Menurutnya, pertemuan ini juga untuk mengimplementasikan arahan presiden pada rapat terbatas Januari lalu yang menginginkan adanya percepatan integrasi transportasi.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More