Selasa 29 Oktober 2019, 14:55 WIB

Pembangunan Jalan Tol, Pemerintah Butuh Partisipasi Swasta

Faustinus Nua | Ekonomi
Pembangunan Jalan Tol, Pemerintah Butuh Partisipasi Swasta

ANTARA/Raisan Al Farisi.
Foto udara kendaraan yang melintas di kilometer 88 Jalan Tol Cipularang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

 

PEMERINTAH berencana untuk melanjutkan pembangunan jalan tol dalam 5 tahun ke depan. Target pembangunan yang direncanakan sekitar 2.500 km dengan perkiraan investasi Rp 250-375 triliun.

Rencananya, pemerintah akan menggunakan pembiayaan dari investasi badan usaha maupun Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sehingga partisipasi swasta sangat diharapkan dalam percepatan pembangunan jalan tol di Indonesia.

“Pemerintah perlu mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menarik dari sisi investasi agar pihak swasta tertarik dan mau berinvestasi di proyek pembangunan jalan tol,” ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa dalam Forum Diskusi di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu, (29/10).

Menurut Erwin, bisnis jalan tol perlu dibuat lebih menarik karena investasi ini memerlukan dana besar dan jangka panjang dengan kondisi dana perbankan yang terbatas.

“Integrasi dan konektivitas menjadi kunci untuk menarik swasta berinvestasi. Yang diperlukan itu alternatif model bisnis dan pilihan skema pembiayaan pembangunan jalan tol yang secara risiko lebih kecil sehingga pihak swasta berani berinvestasi,” tambah Erwin.

Sebelumnya, sejumlah capaian pembangunan di bidang konstruksi dan infrastruktur menjadi catatan dalam periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah menegaskan komitmennya terhadap sektor pembangunan ini dengan meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur hingga Rp 1.739 triliun. Pemerintah juga telah membangun diantaranya 3.194 km jalan perbatasan dan 1.387 km jalan tol serta 811,9 km rel kereta api.

Memasuki periode kedua, Presiden Jokowi memiliki prioritas program yang akan dikerjakan dalam lima tahun ke depan, yakni dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Fokus pembangunan tersebut untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi.

Selain itu, juga untuk mempermudah akses ke kawasan wisata yang mampu mendongkrak lapangan kerja baru dan mampu mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More