Selasa 29 Oktober 2019, 09:20 WIB

Politikus PDIP Disuap Rp3,5 M

Abdillah Marzuqi | Politik dan Hukum
Politikus PDIP Disuap Rp3,5 M

MI/PIUS ERLANGGA
Terdakwa kasus suap pengurusan impor bawang putih Chandry Suanda alias Afung (kiri), Doddy Wahyudi (tengah) dan Zulfikar (kanan).

 

DIREKTUR PT Cahaya Sakti Agro (CSA) Chandry Suanda, Direktur PT Sampico Adhi Abattoir Doddy Wahyudi, dan seorang wiraswasta Zulfikar didakwa menyuap anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra sebesar Rp3,5 miliar untuk mendapatkan kuota impor bawang putih.

“Terdakwa Chandry alias Afung, terdakwa II Doddy bersama terdakwa III Zulfikar memberi uang Rp3,5 miliar kepada anggota Nyoman agar mengupayakan pengurusan kuota impor bawang putih di Kemendag,” ungkap jaksa penuntut umum KPK Takdir Suhan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

Pada Juli 2018, Chandry mengajukan PT CSA sebagai perusahaan importir bawang putih yang bekerja sama dengan PT Pertani (Persero) sebagai penyedia wajib tanam 5% dalam rangka memperoleh rekomendasi impor produk holtikultura (RIPH) dari Kementan. Kemendag lalu menerbitkan surat persetujuan impor (SPI) bawang putih 20 ribu ton kepada PTC CSA.

Pada awal 2019, Chandry berniat kembali mengajukan kuota impor bawang putih sehingga mengajukan empat perusahaannya, yaitu PT Perkasa Teo Agro, PT Citra Sejahtera Antarsia, PT Cipta Senosa Aryaguna, dan PT Abelux Kawan Sejahtera untuk memenuhi kewajiban wajib tanam 5% sebagai syarat penerbitan RIPH.

“Padahal, diketahui PT CSA milik terdakwa gagal menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada PT Pertani atas wajib tanam yang telah dilaksanakan oleh PT Pertani pada 2018.”

Dody lalu bertemu Nyoman pada Januari 2019 di Hotel Dharmawangsa agar bisa membantu teknis pe-ngurusan impor bawang putih melalui Mirawati Basri.

Atas perbuatan tersebut, Chandry, Dody, dan Zulfikar didakwa melanggar  Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (Zug/Ant/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More