Selasa 29 Oktober 2019, 07:35 WIB

Publik Bisa Perkuat Oposisi

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Publik Bisa Perkuat Oposisi

Dok.MI/Amiruddin Abdullah Reubee
Ilustrasi -- Berbagai bendera partai politik

 

KEKUATAN partai nonpemerintah yang sementara ini tinggal menyisakan PKS, PAN, dan Partai Demokrat dinilai akan sulit menjadi penyeimbang yang efektif. Untuk memperkuat barisan oposisi, publik diharapkan berperan konkret dalam ikut mengontrol pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Setelah Partai Gerindra menyeberang ke pusat kekuasaan, praktis tinggal tiga partai politik yang berada di luar pemerintahan dengan kekuatan cuma sekitar 22% di parlemen. Itu pun, hanya PKS yang secara tegas dan konsisten menyatakan diri sebagai oposisi. Demokrat menyatakan masih mendukung pemerintah meski tak mendapat jatah kursi kabinet, sedangkan PAN belum jelas bersikap.

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor mengatakan sulit untuk mendapatkan kekuatan ­penyeimbang yang kuat di parlemen. Karena itu, dia mengharapkan masyarakat sipil bisa tampil dan solid memerankan fungsi ­oposisi di luar parlemen untuk mengawasi kebijakan pemerintah.

“Kalau hanya tiga partai di luar pemerintah, akan menjadi penyeimbang yang terbatas. Checks dan balances harus tetap ada. Harus ada yang memainkan peran itu, termasuk masyarakat sipil. Bisa dari mahasiswa serta kalangan universitas, tokoh masyarakat, agamawan, pers, dan lainnya,” ujar ­Firman saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Dia menuturkan, gerakan mahasiswa dan sejumlah ­elemen masyarakat sipil pada September lalu yang menolak sejumlah RUU kontroversial menjadi contoh peran penyeimbang yang bisa dijalankan publik.

Fungsi oposisi dalam arti mengawasi kebijakan pemerintah secara kritis juga dapat diambil sesama partai koalisi pemerintah.

Firman mengingatkan, seluruh partai jangan ­sampai menjadi kartel yang menafikan pengawasan terhadap pemerintah. “Eksistensi oposisi penting sebagai penyeimbang dan oleh karena itu, kualitas demokrasi dipertaruhkan. Publik harus bisa menjadi pendukung yang baik bagi upaya penyeimbangan dan pengawasan kekuasaan,” ucapnya.

Kekhawatiran akan tumpulnya oposisi juga dirasakan mahasiswa. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia Manik Margana Mahendra, misalnya, meragukan demokrasi saat ini dan di masa mendatang akan sehat jika oposisi lemah.  

Manik menegaskan, mahasiswa siap menjadi oposisi jalanan jika oposisi di parlemen benar-benar mati suri. Peran itulah yang kemarin kembali mereka tunjukkan dengan berunjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia menuntut Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK.

“Kami rasa kekuatan masyarakat juga pasti bisa bergabung untuk terus mengawasi pemerintah. Hari ini kita sudah mendeklarasikan komitmen terus mengawasi pemerintah. Tidak menutup kemungkinan adanya oposisi jalanan,” tandas Manik.

Sudah selesai

Juru bicara Presiden, ­Fadjroel Rachman, menyatakan bahwa pembentukan kabinet termasuk ­penunjukan wakil menteri sudah selesai. Tiada lagi penambahan wakil menteri sehingga kecil kemungkinan ada partai nonpemerintah yang bergabung dengan koalisi pemerintah.

Ketua DPR Puan Maharani menuturkan masih ada cara lain bagi para pihak yang tidak terakomodasi ke dalam kabinet untuk tetap berkontribusi membangun bangsa. “Kan tidak harus di kabinet, bisa di tempat yang lain,” ucapnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. (Iam/Mal/Uta/X-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More