Senin 28 Oktober 2019, 23:30 WIB

Satgas Banjir Gantikan Satgas Kebakaran

(DY/AD/PT/AS/JL/OL/BB/N-2) | Nusantara
Satgas Banjir Gantikan Satgas Kebakaran

ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Satgas Karhutla dari TNI, Polri bersama relawan pemadam kebakaran

 

TIDAK mau kecolongan, Kalimantan Selatan sudah bersiap menghadapi datangnya musim penghujan. “Kami telah memetakan daerah rawan bencana banjir, tanah longsor, angin ribut, dan rob, yang bi-asa datang di musim penghujan,” ungkap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Wahyudin Ujud di Banjarmasin, Senin (28/9)

Setelah status darurat siaga bencana kebakaran hutan dan lahan berakhir 31 Oktober, tambahnya, pemerintah provinsi akan membu-barkan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan. Setelah itu, satgas bencana banjir dibentuk untuk menghadapi ancaman bencana di musim penghujan.

Banjir berpotensi terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, ­Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Banjar, dan Kabupaten Barito Kuala.

BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, juga mengantisipasi kerawanan pergerakan tanah di 33 kecamatan. “Dari 39 kecamatan, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sudah menyatakan 33 kecamatan dalam kondisi rawan pergerakan tanah dan longsor,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD Wawan R Effendi.

Saat ini, lanjutnya, BPBD terus menyosialisasikan kepada warga yang tinggal di lokasi rawan itu untuk waspada. “Kami tidak bisa memaksa warga untuk melakukan relokasi. Kami hanya bisa ­menyarankan mereka meninggalkan rumah jika hujan turun selama 2-3 jam dengan intensitas tinggi,” lanjutnya.

Di Nusa Tenggara Timur, warga di Kabupaten Lembata meminta pemerintah segera menormalisasi daerah aliran Sungai Waikomo. “Tahun lalu banjir menerjang karena daya tampung sungai yang tidak memadai. Banjir membawa material yang sampai saat ini masih berada di dalam sungai,” kata Katarina Bafut, tokoh warga Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan.

Material itu berupa kayu besar dan batu besar. Material itu merusak sawah dan membuat jalan terputus. “Sungai harus dinormalisasi segera. Kalau tidak, banjir akan menyapu daerah ini lagi.”

BPBD Jawa Tengah juga melaporkan 1.864 desa rawan banjir dan 2.134 desa rawan longsor di 35 kabupaten dan kota. “Sudah puluhan alat peringatan dini dipasang untuk mengantisipasi terjadinya longsor dan tanah bergerak.” kata Kepala BPBD Sudaryanto.

Gubernur Ganjar Pranowo juga menegaskan ancaman bencana menjadi perhatian serius pihaknya. “Kami terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan.” (DY/AD/PT/AS/JL/OL/BB/N-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More