Senin 28 Oktober 2019, 08:05 WIB

Sumpah Pemuda dan Pembaruan Nasionalisme

Dr (HC) IGK Manila Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem | Opini
Sumpah Pemuda dan Pembaruan Nasionalisme

MI/RAMDANI
Dr (HC) IGK Manila Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem

TEPAT 91 tahun yang lalu, pada 28 Oktober 1908, terjadi peristiwa bersejarah yang disebut Sumpah Pemuda. 51 tahun kemudian, pemerintah Indonesia menetapkan peringatan Sumpah Pemuda sebagai hari nasional dengan Keputusan Presiden No 316/1959, pada 16 Desember 1959. Better late than never.

Menjadi tonggak monumental sejarah pendirian bangsa, Sumpah Pemuda secara lantang menegaskan tiga pilar kebangsaan: tanah air, bangsa, dan bahasa. Ketiganya diberi nama ‘Indonesia’, yang berarti kepulauan Hindia atau India.

Kata ‘Indonesia’ sendiri pertama kali digunakan dalam terbitan ilmiah Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA) pada 1850 oleh James Richardson Logan (1819-1869), seorang sarjana hukum Skotlandia. Konon, bagi pemerintah kolonial Belanda, kata ini baru menjadi menakutkan pada dekade 1920-an, yakni ketika tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan mulai secara luas menggunakannya sebagai simbol identitas kebangsaan.  

Sebagai contoh, pada 1922, Mohammad Hatta, yang sedang bersekolah di Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam, mengusulkan penggunaan kata ‘Indonesia’ bagi organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda. Karena itu, organisasi yang didirikan pada 1908 dengan nama Indische Vereeniging tersebut berubah menjadi Indonesische Vereeniging atau Perhimpoenan Indonesia (PI). Seiring dengan itu, majalah yang diterbitkannya, Hindia Poetra, diganti menjadi Indonesia Merdeka.

Sumber ketakutan pemerintah kolonial Belanda tentulah karena kata ini ‘menyatukan’, menjadi simbol yang membuat banyak orang merasa berada di sebuah kapal yang sama. Kata ‘Indonesia’ menjadi bendera atau identitas yang membedakan, yang melahirkan pengelompokan ‘kita’ berbeda dari ‘mereka’. Jauh lebih dalam dan luas, kata ini menjadi benang merah yang menghubungkan dan membuat semakin banyak orang merasa senasib-sependeritaan dan pada akhirnya bersepakat untuk seperjuangan.

Dalam Imagined Communities (1983), seorang Indonesianis, Benedict Anderson, menyebut terjadinya rangkaian peristiwa seperti ini sebagai proses persemaian nasionalisme; bertumbuhnya paham dan rasa kebangsaan.

Satu Indonesia

Kembali pada Sumpah Pemuda. Kata Indonesia merupakan simbol yang menyatukan berbagai kelompok pemuda pada awal abad ke-20, yang terpisah oleh latar belakang pendidikan, ideologis, dan kedaerahan. Dalam rangkai­an Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda terdapat organisasi, seperti Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Soematranen Bond, Jong Bataks Bond, Jong Islamieten Bond, Pemoeda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Pemoeda Kaoem Betawi.

Dalam bahasa lain, Sumpah Pemuda menjadi wadah yang mempersatukan keberagam­an dan menjadi cikal bakal Bhineka Tunggal Ika. Identitas-identitas kultural, agama dan daerah—-yang selain merupakan kenyataan alamiah sering kali dijadikan alat untuk memecah-belah dalam kolonialisme—-diatasi oleh semacam sintesis, gagasan yang lebih besar yang disebut bangsa Indonesia.

Sebagai putra Indonesia kelahiran Bali, termasuk dalam penganut agama minoritas dan kemudian menjadi prajurit yang berkali-kali terlibat dalam penugasan mempertahankan kesatuan Indonesia sejak 1964, saya termasuk orang yang bolak-balik merenungkan paham kebangsaan ini dan mensyukurinya.

Dalam renungan demi renungan, saya sering berta­nya kenapa peristiwa seperti Sumpah Pemuda bisa terjadi, yang membuat berbagai kelompok berbeda paham dan asal-muasal bisa bersatu. Saya juga bertanya-tanya bagaimana persatuan itu bisa bertahan dan kemudian memungkinkan sebuah negara-bangsa yang bernama Indonesia berdiri. Lalu, bagaimana caranya supaya negara-bangsa ini bisa terus berlanjut, tanpa mesti tercerai-berai karena demikian beragamnya perbedaan di dalamnya.

Jawaban yang saya temukan bermula dari rangkaian peristiwa jauh berabad-abad di masa lampau, yakni dalam kisah kerajaan Sriwijaya (abad ke-7-11 M) dan Sumpah Palapa oleh Gajah Mada di masa kerajaan Majapahit (1336 M).

Baik Sriwijaya maupun Majapahit ialah negara-kerajaan dengan pemerintahan yang bersandar pada kekuatan senjata dan armada perang. Dalam sejarah, kalau bacaan saya tidak salah, keduanya merupakan simbol kebesaran berbasis hegemoni atau bahkan tirani.

Sebagai kemaharajaan maritim, Sriwijaya menggunakan kekuatan armada laut untuk menguasai jalur pelayaran dan perdagangan. Dengan membangun atau merebut kawasan-kawasan strategis, kerajaan ini menggunakan armada perang untuk memberi perlindungan bagi kapal-kapal dagang, memungut cukai, dan mempertahankan kedaulatan dan kekuasaanya.

Demikian juga halnya dengan Majapahit. Sebagai Patih Amangkubhumi, Gajah Mada bersumpah untuk menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Dia kemudian mengirim berbagai ekspedisi ke berbagai wilayah, tidak hanya dalam lingkup apa yang kini kita sebut sebagai Indonesia.  

Hal yang tidak ada dalam catatan sejarah jika dibandingkan dengan situasi di saat mana Sumpah Pemuda terlahir, baik pada Sriwijaya maupun Majapahit ialah keberadaan keduanya sebagai simbol pemersatu yang lahir karena rasa persamaan nasib dan penderitaan. Sebagai bangsa atau negara, keduanya tidak lahir karena kesepakatan bersama, tapi sebagai wujud dari tangan besi kedinastian.

Jawaban berikutnya ada pada latar belakang di saat Sumpah Pemuda dan negara Indonesia lahir. Rasa senasib-sepenanggungan dan kemudian kesepakatan untuk memperjuangkan Tanah Air yang satu mewujud karena ada ‘musuh bersama’, yakni penjajahan atau kolonialisme. Adalah keinginan untuk keluar dari tirani ketidakadilan dan hasrat kemerdekaan yang membuat para pendiri bangsa duduk bersama.

Pembaruan

Dalam pengalaman sebagai prajurit, saya merasakan betul gegap gempita semangat ketika mendengar kata ‘musuh’ atau ‘lawan’. Berbagai perbedaan dan perselisihan, yang bisa membesar dan awet dalam situasi normal akan terlupa dan sirna di saat semangat tempur membara. Kerja sama dengan begitu saja menjadi mudah dilakukan.

Saat ini, dalam usia yang ke-78, pertanyaan yang masih belum kunjung terjawab oleh saya ialah bagaimana api nasionalisme dalam Sumpah Pemuda bisa bertahan, dan tetap menjadi matahari bagi bangsa Indonesia. Bagaimanakah, saya bertanya-tanya, kesetiaan terhadap kesepakatan bersama para pendiri bangsa tetap berlanjut oleh generasi demi generasi? Bagaimanakah, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, bangsa bernama Indonesia ini tetap hidup dan menjadi tempat hidup yang layak dan bermartabat?

Sejauh ini, jawaban yang saya temukan tidak berbeda dari apa yang mendasari Sum­pah Pemuda, dan akar kelahiran rasa kebangsaan, yakni perasaan senasib-sepenanggungan. Dalam bahasa lain, kita bisa sebut sebagai semangat kebersamaan. Hanya saja kita memerlukan pembaruan.

Pertama-tama, rasa senasib-sepenanggungan memerlukan pemicu, seperti ‘musuh bersama’ dalam masa perang. Ketika kini peperangan fisik tidak lagi terjadi, apa yang bisa menjadi motif yang kuat?

Sebagai prajurit dan bertahun-tahun terlibat dalam pengelolaan olahraga, terutama sepak bola dan wushu, saya berharap dan terus memperjuangkan olahraga sebagai salah satu unsur pemersatu. Hanya saja, saya menyadari, ini masih terbatas dan bahkan kadang kala dalam berbagai kasus menjadi sumber perpecahan.

Dalam keterbatasan bacaan, saya kemudian menemukan apa yang disebut sebagai paham dan rasa welas asih (compassion), seperti yang diajarkan dalam agama-agama. Welas asih sendiri terlahir karena kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kepekaan terhadap sesama, atau kini juga disebut sebagai kecerdasan sosial.

Kemampuan untuk peka tersebut, jika menjadi cukup kuat, akan melahirkan tindak­an untuk berbuat baik bagi orang lain, atau menjadi apa yang disebut sebagai altruisme. Namun, ini baru satu arah. Supaya menjadi dua arah, dalam budaya kita terdapat apa yang disebut sebagai gotong royong, yakni laku untuk saling menolong dan bekerja sama.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More