Minggu 27 Oktober 2019, 15:50 WIB

Partai Nonpemerintah Sulit Jadi Oposisi yang Efektif

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Partai Nonpemerintah Sulit Jadi Oposisi yang Efektif

MI/Ramdani
Kabinet Indonesia Maju yang dipilih Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin minus kader Demokrat, PAN dan PKS.

 

PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai tiga partai nonkoalisi pemerintah akan kesulitan menjadi penyeimbang yang efektif setelah Partai Gerindra masuk dalam kabinet pemerintah. Selain ekuatan mereka di parlemen yang tergolong minoritas, hingga saat ini kekuatan oposisi juga belum melakukan konsolidasi.

"Tiga partai nonpemerintah yang tersisa PAN, Demokrat, dan PKS akan kesulitan untuk menjadi kekuatan oposisi yang efektif. Kesolidan mereka selama Pilpres lalu semata-mata dipersatukan oleh semangat atau misi bersama Gerindra untuk memenangkan Pilpres," kata Lucius saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (27/10).

Menurut Lucius, Gerindra selama ini menjadi kekuatan penting yang memersatukan kekuatan oposisi di parlemen. Setelah Gerindra memutuskan berubah haluan dengan menjadi pendukung pemerintah, tak ada alasan yang cukup kuat bagi ketiga partai nonkoalisi membangun satu kekuatan oposisi bersama.

Terlebih, ia menilai PAN dan Demokrat sebenarnya tidak siap beroposisi karena sebelumnya condong ingin bergabung dengan barisan pendukung pemerintah. Hal itu nampak sebelumnya saat Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketum PAN Zulkifli Hasan sempat bertemu dengan Presiden Jokowi membangun komunikasi untuk bisa bergabung dengan pemerintah.

Lucius mengatakan hanya PKS yang kemungkinan punya semacam spirit sebagai oposisi. Meski begitu, ia menilai posisi PKS juga bukan sikap yang sangat kuat.

Pasalnya, ia melihat PKS tak membangun sikap sebagai penyeimbang bukan karena semangat oposisi tetapi karena menyadari tak mudah diterima oleh koalisi karena berbagai alasan. PKS diperkirakan juga bisa dengan mudah bersepakat dengan kebijakan pemerintah jika menguntungkan posisi partai.

"Dengan begitu hampir tidak ada oposisi yang begitu teguh berdiri nantinya. Apalagi secara kekuatan jumlah mereka minor," tambahnya.

Dengan oposisi yang tidak efektif, Lucius menilai kontrol terhadap kebijakan pemerintah tak bisa lagi diharapkan muncul di parlemen. Kontrol yang efektif diharapkan muncul dari masyarakat sipil ataupun mitra koalisi pemerintah yang bisa saja tetap kritis.

baca juga: Arief Rahman: Nadiem Belum Kerja, Kok Sudah Diragukan?

"Sesama koalisi juga mungkin akan terlihat melakukan kontrol terhadap pemerintah. Tapi kontrol mereka tak akan konsisten dan cenderung sebagai alat bargainning saja. Begitu juga dengan kontrol yang dilakukan partai nonkoalisi hanya sebagai bargaining," tandasnya. (OL-3)

 

Baca Juga

MI/M. Irfan

Aturan Izin Jaksa Agung Dinilai Bertentangan dengan Putusan MK

👤Putra ANanda 🕔Rabu 12 Agustus 2020, 00:25 WIB
Muzakir menilai, berdasarkan putusan Mk, semua warga negara apapun jabatannya memiliki kedudukan yang sama di mata...
MI/ADAM DWI

Biduan Iyeth Bustami Resmi Diusung PDIP untuk Bengkalis

👤Antara 🕔Selasa 11 Agustus 2020, 23:04 WIB
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan resmi mengumumkan  sejumlah calon kepala daerah yang bakal diusung...
MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI.

Kantor Masih Langgar Protokol Covid-19, Disnaker Panggil Kadin

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 11 Agustus 2020, 20:06 WIB
Perusahaan ada yang terpaksa mempekerjakan karyawan lebih dari 50% untuk mengejar target kinerja atau...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya