Minggu 27 Oktober 2019, 07:13 WIB

Bupati Aceh Barat Desak Kemenag Tetapkan Ciri Paham Radikal

Faisal Abdalla | Nusantara
Bupati Aceh Barat Desak Kemenag Tetapkan Ciri Paham Radikal

Antara
Bupati Aceh Barat Ramli MS meminta agar Kemenag memberikan parameter ciri paham radikal karena bila dibiarkan akan merugikan umat Islam.

 

BUPATI Aceh Barat, Ramli MS meminta Kementerian Agama segera menetapkan ciri-ciri paham radikal. Hal ini agar parameter paham radikal jelas dan tak membingunkan masyarakat.

"Agar tak terjadi kesalahpahaman di masyarakat khususnya umat Islam, saya berharap Kementerian Agama segera mengeluarkan sebuah aturan tentang paham radikal," kata Ramli seperti dilansir dari Antara, Sabtu (26/10).

Ramli menilai stigma radikal yang berkembang di masyarakat selama ini hanya disematkan pada umat Islam. Jika dibiarkan, hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan. Oleh karena itu, dia menilai parameter paham radikal perlu segera direspons oleh Kemenag. Ini agar kepala-kepala daerah di Aceh atau daerah manapun bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait paham radikal serta apa saja bentuk sikap yang tergolong radikal agar lebih mudah dikenali dan dicegah.

Dia menegaskan pihaknya sangat setuju dengan sikap pemerintah melalui Kemenag yang tengah berupaya mencegah berkembangnya paham yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Ideologi Pancasila. Namun agar tak membingungkan, parameter paham radikal perlu segera dirumuskan.

Dia juga menegaskan rakyat Aceh siap membela Tanah Air apabila dibutuhkan demi keutuhan NKRI. Namun dia tak setuju jika stigma radikal hanya disematkan kepada umat Islam saja.

baca juga: Gibran Berbagi Pengalaman Wirausaha kepada Santri Ponpes

"Setahu saya, agama Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi semesta) dan tidak ada ajaran agama apapun yang mengajarkan konflik atau berbuat tidak baik. Semua agama mengajarkan kebaikan bagi setiap pemeluknya," ujar Ramli. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More