Minggu 27 Oktober 2019, 08:35 WIB

Dana Otsus Harus Tepat Sasaran

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Dana Otsus Harus Tepat Sasaran

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
MI/Ramdani

 

PEMERINTAH terus memfokuskan optimalisasi dana otonomi khusus agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Papua. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pihaknya segera memprioritaskan sinkronisasi program tepat sasaran di Pemerintah Provinsi Papua seperti melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM). 

“Salah satu prioritas saya ialah bagaimana menyinkronkan program-program agar tepat sasaran, bisa dirasakan oleh masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa program itu bukan hanya sifatnya ‘sent’ (terkirim), tapi masalahnya apakah sudah ‘delivery’ atau sudah dirasakan masyarakat, ini akan saya cek,” kata Tito saat kunjungan kerja di Timika, Papua, kemarin.

Tito menegaskan, dengan dana Otsus Papua cukup besar, seharus­ nya mampu untuk membiayai program pemerintah daerah di Papua. Oleh karena itu, Tito meminta jajarannya mengecek dan mengevaluasi anggaran yang harus berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat pula. “Kita tentu ingin agar semua anggaran yang ada, baik di tingkat provinsi sampai di kabupaten/kota harus lebih banyak didominasi belanja modal yang berbentuk program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” paparnya.

Tito menyebutkan dana otsus juga bisa digunakan untuk peningkatan daya saing SDM melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua. “Kita ingin lihat di Papua, ada atau tidak program itu. Intinya harus tepat sasaran supaya pada 2020 betul-betul pas dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Tito, besarnya dana otonomi khusus yang diberikan merupakan bukti perhatian khusus pemerintah terhadap Papua. Hal ini sekaligus menunjukkan negara hadir di tengah masyarakat melalui kebijakan prorakyat. “Masalahnya, sampai atau tidak ke masyarakat.  Jangan sampai nanti tidak sampai karena programnya tidak dibuat dengan baik lalu tidak sampai ke publik. Masyarakat pun mengatakan apa gunanya ada pemerintah,” terangnya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti soal regulasi yang dapat mendukung kemudahan program untuk dijalankan. Menurutnya, regulasi akan berpengaruh terhadap pengembangan potensi daerah, kemudahan lapangan pekerjaan, serta investasi. 

“Salah satu problem (masalah) di Papua, yaitu hak ulayat, bagaimana menyelesaikannya supaya investor tidak ragu-ragu datang. Kalau hanya mengandalkan APBN, itu mungkin kurang maksimal. Selain itu, jangan membuat regulasi yang malah membuat investor dan program-program menjadi tidak jalan semua,” pungkasnya. 


Presiden ke Papua Barat

Menurut rencana hari ini Presiden Joko Widodo menikmati senja Kaimana. Sesuai jadwal, pesawat kepresidenan lepas landas dari Pangkalan Halim Perdanakusuma, kemarin sekitar pukul 16.00 WIB menuju Bandara Dominie Edward Osok, Sorong, Papua Barat. “Pak Presiden akan bermalam di Sorong. Paginya melanjutkan perjalanan ke Manokwari untuk berkunjung ke Kabupaten Pegunungan Arfak,” jelas Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani.

Rombongan Presiden menuju Pegunungan Arfak menggunakan helikopter TNI-AU. “Di sana sekitar 45 menit lalu kembali ke Manokwari dan langsung terbang ke Kaimana. Jadi, Minggu sore, Pak Presiden sudah di Kaimana untuk menikmati suasana senja di sana,” ucap Lakotani. (P-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More