Sabtu 26 Oktober 2019, 22:00 WIB

Pendeta Jacky Manuputty Jalan Damai untuk Papua

Bagus Pradana | Weekend
Pendeta Jacky Manuputty Jalan Damai untuk Papua

MI/Adam Dwi
Pendeta Jacky Manuputty

KERUSUHAN beberapa waktu lalu cepat meluas di Papua menunjukkan banyaknya pekerjaan rumah pemerintah. Bukan semata pada isu rasialisme, melainkan juga isu historis, termasuk yang terkait dengan integrasi yang telah berusia 56 tahun.

Presiden Joko Widodo telah berupaya untuk menyelesaikan konflik tersebut lewat dialog dengan berbagai tokoh Papua. Tidak hanya itu, pembangunan di ‘Bumi Cendrawasih’ pun terus dijalankan demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Terbaru ialah peresmian pengoperasian jaringan serat optik Palapa Ring Timur.

Namun, cukupkah dialog dan pendekatan ekonomi untuk menyelesaikan konflik Papua? Bagaimanakah pandangan aktivis perdamaian konflik Ambon yang juga Asisten Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antariman dan Antarperadaban, Pendeta Jacky Manuputty, mengenai langkah-langkah yang telah ditempuh tersebut? Berikut petikan wawancara Media Indonesia dengan Jacky seusai menjadi pembicara konferensi pers peluncuran buku Jakarta-Papua Peace Dialogua A Papuan Perspective, yang merupakan terjemah­an bahasa Inggris dari buku Inisiatif Dialog Damai Papua–dari Perspektif Orang Papua oleh Pater Neles Tebay yang diterbitkan pada 2009, di Jakarta, Selasa (15/10):

Walaupun konflik Ambon berasal dari isu agama dan konflik Papua berawal dari rasialisme, tapi apakah tetap ada benang merah yang Anda lihat?
Saya rasa berbeda antara Papua dan Maluku. Konflik di Maluku lebih bercorak horizontal antara komunitas Muslim dan komunitas Kristen Maluku yang notabene sama-sama saudara. Sementara itu, di Papua, vertikal, dengan sisi historis yang lebih panjang, dari sejarah integrasi Papua ke Indonesia, referendum awal, hingga pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Hal itu terakumulasi hingga puncaknya bermuara pada kasus kekerasan yang terjadi hari-hari ini. Kasus kekerasan di Papua lebih banyak dimensi vertikalnya, berkebalikan dengan di Maluku.

Apakah pendekatan agama, termasuk melalui tokoh-tokoh agama bisa berperan kuat untuk mendamaikan Papua? Bagaimana dengan sisi etnik karena kerusuhan lanjutan mengarah ke sana?
Tokoh-tokoh agama di Papua atau umumnya dalam masyarakat kita secara menyeluruh selalu punya peran signifikan. Akan tetapi, dalam situasi-situasi tertentu muncul tokoh baru di lapangan. Anak-anak muda muncul secara militan, mereka mewakili logika lapangan, emosi lapangan, dan menjadi tokoh lain yang menentukan. Masyarakat melihat mereka sebagai representasi atas kemarahannya karena mereka bicara dengan bahasa yang sama.
Ketika tokoh-tokoh agama, adat, atau pemerintah berbicara dengan bahasa yang tidak mewakili bahasa masyarakat. Atau lebih jauh, bahasanya hanya mewakili kepentingan institusinya saja, dalam situasi dan eskalasi tinggi akan terjadi gap.

Ada pihak yang menyebut jika kerusuh­an di Papua juga karena kelompok separatis yang membuat keadaan makin panas. Bagaimana Anda melihat ini?
Kesan itu dibuat siapa? Inikan semua soal bagaimana framing selalu dilakukan. Apakah tidak lebih panas dengan pembantaian diduga, yang 100 orang lebih itu meninggal? Kenapa kita menganggap itu panas ketika itu menyentuh rasa kita? Akan tetapi, kita tidak menganggap itu panas ketika itu menyentuh mereka sebagai korban? Yang ingin saya katakan ialah ada jarak yang begitu lebar, bahkan antara narasi yang kita bangun dan narasi yang mereka punya.
Kalau narasi saja, yang kita produksi sudah sangat berjarak dengan narasi di Papua. Maka itu, berarti apa yang ada di mindset kita sudah sangat berbeda dengan apa yang dipahami mereka.
Ini narasi saviour syndrome, sindrom juru selamat. Seakan-akan kita di Jakarta ialah juru selamat dan masyarakat adat di Papua ialah masyarakat yang harus diselamatkan. Untuk membangun dialog, narasi kita tidak boleh timpang seperti itu. 


Sebagai tokoh perdamaian Ambon dan Asisten Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antariman dan Antarperadaban, langkah apa yang harus ditempuh untuk meredakan konflik di Papua?
Saya tidak melakukan satu studi khusus mengenai kasus di Papua, saya tidak berani berbicara dengan memakai pengalaman Ambon tentunya. Akan tetapi, karena saya lebih banyak bekerja untuk Maluku, harap­an saya kepada kubu-kubu yang bertikai di Papua agar bisa segera kembali bersama-sama dan membangun damai.
Ada banyak yang sudah menulis, termasuk Pater Neles dan beberapa peneliti dari LIPI. Saya membaca desain-desain strategis mereka dan saya sepakat. Bebera­pa prinsip yang saya lihat terkait dengan upaya membangun dialog di Papua, pertama, dia harus partisipatoris, dia harus berorientasi keluar dan menampung apa yang menjadi keinginan masyarakat Papua.
Relasi partisipatoris ialah relasi yang seta­ra. Artinya, partner dialog harus setara. Kalau Papua berdialog dengan Jakarta, dia harus dalam kesetaraan. 
Kedua, substansi dialog itu di­atur dan disepakati secara bersama, tidak ditentukan sepihak. Dialog tidak bisa ditentukan secara semaunya, tidak oleh Pemerintah, tidak juga oleh segmen-segmen masyarakat di Papua. 
Ketiga, dia harus melibatkan, atau minimal merepresentasikan seluruh segmen masyarakat di Papua. Perempuan, komunitas agama, pemuda, mahasiswa, tokoh adat, semua harus tertampung aspirasinya. Jadi, tidak bisa ujug-ujug Jakarta meminta dialog dengan mengambil tokoh ini lalu dibawa ke Jakarta. Orang Papua sendirilah yang harus memutuskan siapa yang mewakili mereka. 

Apa usulan Anda kepada Presiden Joko Widodo soal konflik di Papua?
Buka dialog yang setara dengan semua segmen masyarakat di Papua, termasuk mereka yang proreferendum. Bangun dialog dengan menyambung representasi dari seluruh masyarakat Papua, yang diputuskan wakilnya oleh masyarakat itu sendiri, bukan yang ditentukan dari Jakarta. 
Gus Dur, contoh yang diterima masyarakat Papua. Gus Dur tahu sejarah integrasi di Papua, dia tahu pendekatan kebudayaan. Dia berbicara dengan menggabungkan Ahimsa-nya Mahatma Gandhi di India dan Nelson Mandela di Afri­ka Selatan.

Melalui strategi-strategi itu, Gus Dur berani meminta maaf atas nama negara kepada masyarakat Papua. Gus Dur berani meng­izinkan bendera Bintang Kejora tetap dikibarkan asal tidak lebih tinggi dari Merah Putih. Kenapa kita tidak melanjutkan?
Kita bisa membandingkan dengan Aceh. Kalau Aceh bisa diperlakukan pemerintah seperti itu, kenapa Papua tidak? Artinya, kita bisa melihat ada gap yang sangat jauh dari sebuah upaya dialog yang setara. 

Menurut Anda, apakah di masa pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo, pemerintah mampu mendorong strategi dialog?
Potensi itu dapat diupayakan jika Presiden mampu menyinergikan semua elemen di sekitarnya.
Saya pikir apa yang disampaikan Pak Moeldoko mengenai ke­sediaan dan keterbukaan membuka dialog dengan masyarakat Papua merupakan sinyal positif. Ini harus segera disambut, dikerjakan seluruh elemen pendukung di sekitar Pak Jokowi. 

Sebagian masyarakat merasa masih termarginalkan. Menurut Anda, apakah pendekatan ekonomi dan pembangunan yang diproyeksikan pemerintah tepat menyelesaikan masalah ini?
Pendekatan ekonomi dan infra­struktur perlu. Namun, bukan satu-satunya dan uta­ma sebab ada aspek historis yang belum pernah disentuh dan sering terabaikan.
Mengapa pelanggaran HAM itu selalu dituntut? Pelurusan sejarah Papua juga selalu dituntut masyarakat di Papua? Masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan infrastruktur. Semua pihak harus bertemu, dibicarakan secara terbuka.
Pemerintah harus punya keberanian. Di Aceh, ketika dulu pemerintah mengupayakan perundingan dengan tokoh-tokoh prokemerdekaan Aceh, pada akhir­nya kan Aceh tetap ada, bisa saling menerima, dan lain-lain. Kenapa treatment yang sama tidak dilakukan untuk Papua? 

Dahulu Anda punya gerakan provokator damai melalui SMS. Berkaca dari itu, seberapa penting saluran komunikasi dan keterbukaan informasi untuk meredakan konflik?
Itu menjadi sangat penting, tetapi harus dibarengi dengan lite­rasi media yang kuat. Harus diker­jakan, di-support teman-teman yang memiliki semangat untuk memperjuangkan perdamaian, bukan dengan menutup keran informasi. Media sangat berpotensi memicu konflik simbolik bila tidak ada literasi yang memandunya. Oleh karena itu, kebutuhan literasi media ialah kebutuhan yang uta­ma. (M-3)
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More