Sabtu 26 Oktober 2019, 08:00 WIB

Tito Minta Keberanian Pengawas Internal

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Tito Minta Keberanian Pengawas Internal

MI/RAMDANI
Menteri Dalan Negeri Jenderal (Pol). Tito Karnavian.

 

APARAT Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak boleh takut ataupun ragu dalam menyampaikan hasil pemeriksaan dan audit kepada kepala daerah. Jika APIP berfungsi baik, program pembangunan daerah bisa bergerak lebih cepat dan mengurangi risiko pidana terhadap aparat pemda dan kepala daerah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengemukakan itu melalui keterangan resmi di Jakarta, kemarin.

Mendagri mengingatkan hasil pemeriksaan audit (APIP) pun dapat diteruskan pada aparat penegak hukum. Apabila ditemukan indikasi penyelewengan, APIP harus melakukan pemeriksaan dalam waktu 30 hari kerja.

"Hasil-hasil pemeriksaan irjen dan jajaran APIP daerah tersebut dilaporkan kepada Mendagri melalui irjen. Dengan konsekuensi diberikan pembinaan, sanksi administrasi, atau langsung ditindaklanjuti penegakan hukum melalui kejaksaan atau kepolisian," kata Tito.

Umumnya, hasil pemeriksaan APIP berupa tiga hal. Pertama, kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara. Terhadap kesalahan itu, dalam waktu paling lama 10 hari kerja wajib dilakukan penyempurnaan administrasi.

Kedua, kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Terhadap kesalahan itu, paling lambat 10 hari kerja wajib dilakukan penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut. APIP juga wajib menyampaikannya kepada pihak kejaksaan dan kepolisian dalam waktu lima hari kerja.

Ketiga, tindak pidana yang bukan bersifat administratif. Terhadap kesalahan ini, wajib disampaikan ke kejaksaan dan kepolisian dalam waktu paling lama lima hari kerja.

Dengan latar belakang Tito sebagai mantan Kapolri yang memiliki jejaring langsung dengan aparat penegak hukum di seluruh daerah, ia menekankan pada pertanggungjawaban secara hukum. Sanksi tegas dipastikan akan diberikan kepada aparatur Kemendagri dan aparatur pemda yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, mempersulit perizinan, dan menghambat investasi.

"Oleh karena itu, kami imbau agar rekan-rekan aparatur pemda sebagai bagian dari sistem pemerintahan dalam negeri ini untuk segera menyesuaikan dan mengubah kultur budaya feodal penguasa menjadi budaya melayani masyarakat. Ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan," tutup Tito. (Cah/P-2)

Baca Juga

dok.medcom

Pimpinan DPD RI Peringati Hari Pancasila secara Virtual

👤Muhamad Fauzi 🕔Senin 01 Juni 2020, 21:05 WIB
NONO Sampono menghadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin,...
Ilustrasi

Pilkada Serentak 2020 Diprediksi Temui Banyak Kendala

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 01 Juni 2020, 19:38 WIB
"Misalnya saja Peraturan KPU terkait tahapan, program dan jadwal serta PKPU tentang pelaksanaan pilkada di masa pandemi belum jelas...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Laporan Gratifikasi Lebaran ke KPK Tahun ini Capai Rp62,8 Juta

👤Antara 🕔Senin 01 Juni 2020, 18:50 WIB
Barang gratifikasi masih berkisar pada parsel makanan, barang pecah belah, voucher, dan uang dengan nilai laporan terendah Rp50 ribu hingga...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya