Jumat 25 Oktober 2019, 23:28 WIB

Proses Uji dan Kelayakan Idham Diperkirakan akan Mulus

Proses Uji dan Kelayakan Idham Diperkirakan akan Mulus

Antara
Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kiri) menyerahkan tongkat komando kepada Kabareskrim Irjen Pol Idham Azis (tengah), 24 Januari 2019

 

KEPALA Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI Komjen Idham Azis, yang merupakan calon tunggal Kapolri dinilai memiliki rekam jejak yang sangat baik.

Menurut Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda, Jokowi sudah tepat mengusulkan Idham ke DPR sebagai pengganti Tito Karnavian yang sudah dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia Maju.

“Normatifnya memang memenuhi syarat dan bintang tiga, cukup senior dan track record selama ini kan baik, tidak ada hal yang negatif yang diangkat atau sempat diberitakan. Jadi menurut saya tidak ada masalah,” kata Huda, Jumat (25/10)

Apalagi, kata dia, sekarang Idham berpangkat bintang tiga sehingga tidak ada lagi alasan bagi anggota legislatif untuk menggolkan mantan Kapolda Metro Jaya itu sebagai calon Kapolri.

“Kedudukan terakhirnya kan Kabareskrim. Jadi, memang sangat hampir tidak ada alasan untuk DPR tidak memberikan persetujuan. Ini kan pilihan presiden, sudah dipertimbangkan juga oleh Kompolnas. Jadi tidak ada hal yang kemudian bisa menyebabkan ini terhambat,” ujar pakar hukum pidana ini.

Di sisi lain, Huda mengingatkan agar publik tidak membanding-bandingkan gaya kepemimpinan Idham dengan Tito. Sebab, setiap orang punya style dalam memimpin sebuah institusi sehingga tidak bisa disamakan satu dengan lainnya.

“Tito dengan gaya kepemimpinannya sudah jadi masa lalu buat Polri, sudah selesai tugasnya. Nah, Idham juga tentu punya gaya kepemimpinan tersendiri, kita tidak bisa kemudian mengharapkan bahwa gayanya sama. Tentu berbeda, masing-masing orang kan punya style tersendiri," tandasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menambahkan, Idham perlu melanjutkan sejumlah program yang telah dimulai oleh Tito, terutama yang berkaitan dengan perbaikan citra Polri, seperti birokrasi pelayanan publik yang lebih baik.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, tambahnya, Polri juga harus mengutamakan komunikasi dan dialog secara simultan kepada tokoh masyarakat, agama, dan daerah. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More