Jumat 25 Oktober 2019, 22:30 WIB

Soal Kasus HAM, Mahfud: Pasti Dibahas, tapi Jangan Disalahartikan

medcom.id/Faisal Abdalla | Politik dan Hukum
Soal Kasus HAM, Mahfud: Pasti Dibahas, tapi Jangan Disalahartikan

MI/Ramdani
Menko Polhukam Mahfud MD

 

MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berjanji akan membahas kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Akan tetapi, penyelesaian kasus HAM harus demi kepentingan bangsa.

"Pasti akan dibahas, pasti akan dibahas. Upaya-upaya menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu," kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (25/10).

Mahfud menegaskan pembahasan kasus-kasus HAM sebenarnya selalu menjadi agenda di kementeriannya. Namun dia meminta penyelesaian kasus HAM masa lalu jangan disalahartikan.

Menurutnya, penyelesaian kasus-kasus HAM terdahulu tak bisa hanya mengedepankan ego segelintir pihak. Penyelesaian kasus HAM harus dilihat dari kaca mata kepentingan bangsa dan negara.

"Nanti kalau diselesaikan, ada yang tak setuju lalu dianggap tak selesai. Itu bukan bernegara, tapi hidup berpreman namanya," tegasnya.

Janji Mahfud untuk menuntaskan kasus-kasus HAM masa lalu sudah diutarakan sejak dilantik sebagai Menko Polhukam pada Rabu (23/10).

Baca juga: Pilihan Jokowi harus Dihormati

Mahfud berjanji akan meninjau kembali kasus-kasus tersebut. "Harus diselesaikan. Dulu tak pernah ada undang-undang tentang komisi rekonsiliasi dan kebenaran. Itu penting dibuka lagi," ujar Mahfud. (X-15)
 

Baca Juga

Dok.MI/Rommy Pujianto

Eks Kepala LP Sukamiskin Segera Disidang Lagi

👤Dhk/P-2 🕔Rabu 12 Agustus 2020, 05:48 WIB
Kelimanya ialah Kepala LP Wahid Husein (menjabat Maret 2018), Kepala LP Deddy Handoko (menjabat 2016-2018), Direktur Utama PT Glori Karsa...
AFP Photo/Paolo Miranda/Medcom.id

Penghargaan bagi Nakes tidak Wajib

👤Ind/P-2 🕔Rabu 12 Agustus 2020, 05:41 WIB
Pemerintah telah mengeluarkan insentif dan santunan kematian bagi petugas medis dan tenaga kesehatan yang melakukan penanganan...
Dok.DPR RI

RUU Ciptaker Jaga Kewenangan Pemda

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 12 Agustus 2020, 05:35 WIB
DPD meminta jumlah daerah yang menjadi sampel dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah  RUU Cipta Kerja...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya