Sabtu 26 Oktober 2019, 02:45 WIB

Pendidikan di Era Multikekuasaan

Nanang Martono Ketua Prodi Sosiologi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Doktor Sosiologi Pendidikan Universite de Lyon, Prancis | Opini
Pendidikan di Era Multikekuasaan

Ilustrasi
Opini

PRESIDEN Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan susunan kabinet terbarunya yang akan bekerja selama lima tahun ke depan. Ada banyak nama baru dan sebagian ialah aktor lama dalam pemerintahan dan arena politik praktis.

Ada satu nama menteri yang menarik perhatian publik, yaitu Nadiem Makarim, yang diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Mantan CEO PT Gojek Indonesia tersebut menjadi salah satu menteri yang menjadi buah bibir di masyarakat. 

Pengangkatan sosok menteri termuda dalam kabinet itu seolah-olah mengagetkan publik karena ia tidak memiliki latar belakang sebagai seorang pendidik. Meskipun hal ini bukan syarat mutlak seorang Mendikbud, setidaknya pengalaman dapat membantunya memahami berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi bangsa ini. 


Sisa persoalan

Pendidikan nasional di era kepemimpinan Mendikbud Muhadjir Effendy masih menyisakan beragam masalah. Kebijakannya yang hingga saat ini masih menuai pro dan kontra ialah penerapan sistem zonasi. 

Berikutnya ialah implementasi pendidikan karakter di sekolah. Agenda pengembangan pendidikan karakter masih harus disempurnakan karena model yang ditawarkan Kemendikbud belum dapat diimplementasikan secara masif. Tentunya, buah pendidikan karakter ini juga tidak dapat dilihat secara instan dalam beberapa tahun. 

Masih pelik lain ialah problem ketimpangan kesejahteraan guru. Ada beberapa status guru yang ada di Indonesia, serta status-status tersebut berimplikasi pada tingkat pendapatan yang berbeda cukup jauh meskipun tugas dan kewajiban mereka sama. Sebut saja guru PNS bersertifikat pendidik, guru PNS belum bersertifikat pendidik, guru honorer, serta guru swasta. 

Guru yang paling sejahtera ialah guru PNS yang telah mendapatkan sertifikat pendidik, sedangkan guru yang paling sengsara ialah guru honorer. Di beberapa tempat, guru honorer masih berpenghasilan Rp200 ribu-Rp300 ribu per bulan. Sementara itu, nasib guru swasta sangat bergantung pada lembaga pengelola sekolah karena kepanjangan tangan Kemendikbud belum mampu mengatur problem penggajian guru swasta. 

Itulah beberapa problem besar pendidikan nasional. Di lain sisi, masih ada problem lain, seperti ketimpangan kualitas guru, pemenuhan dan pemerataan sarana-prasarana pendidikan, serta masalah teknis implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah.


Tantangan

Perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat memaksa lembaga pendidikan harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Ada banyak konsekuensi sosial sebagai dampak perubahan tersebut. Perkembangan teknologi digital ialah pemicu utama yang mempercepat proses tersebut. 

Saat ini masyarakat telah memasuki era digital ketika semua tindak tanduk, perilaku sosial, dan segala hal terkait dengan proses interaksi antarmanusia dikendalikan teknologi. Sekolah harus menyiapkan individu untuk menghadapi banyak konsekuensi logis digitalisasi masyarakat yang semakin masif dan merombak seluruh tatanan kehidupan sosial. 

Dengan teknologi, aspek kekuasaan tidak lagi bersifat divergen. Artinya, kekuasaan tunggal tidak dapat diberlakukan lagi. Media (sosial) menjadi agen kekuasaan yang menimbulkan relasi kekuasan baru. Bukan lagi negara kepada individu, melainkan melalui teknologi media semua individu dapat membentuk relasi kekuasaan. Setiap individu ataupun kelompok sosial dapat saling memengaruhi, dapat saling menyebar isu, klaim kebenaran, dan lainnya. 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tantangan dunia pendidikan semakin berat karena lembaga pendidikan tidak lagi menjadi sumber kebenaran tunggal. Guru akan kehilangan ‘kekuasaan’ di sekolah, orangtua juga tidak menjadi sumber kebenaran di rumah. Siswa lebih percaya pada Google daripada guru. 

Sumber kebenaran telah beralih ke media sosial dengan beragam bentuk. Berarti, tantangan terberat pendidikan nasional yang dibebankan Mendikbud Nadiem Makarim ialah pendidikan karakter di era multikekuasaan tersebut.

Sebagai pendiri aplikasi layanan serba-online, Mendikbud diharapkan akan mampu menghadapi tantangan ini. Bagaimana mengembalikan peran keluarga dan sekolah sebagai pembentuk karakter individu di tengah ‘arogansi’ teknologi. Menghindari teknologi ialah sebuah ketidakmungkinan, yang seharusnya dilakukan ialah menghadapi dan merumuskan langkah preventif mengatasi dampak negatif teknologi. 
Berikutnya ialah tantangan pendidikan tinggi untuk menghasilkan riset-riset berkualitas guna mengatasi problem sosial di masyarakat. Hasil-hasil riset tidak sekadar berhenti pada publikasi ilmiah, tapi temuan-temuan hasil riset harus menjadi bahan pertimbangan perumusan kebijakan pemerintah. 

Kini bukan saat yang tepat memaksa dosen berkompetisi memasukkan hasil risetnya di jurnal bergengsi, mereka harus fokus pada kebermanfaatan hasil risetnya bagi masyarakat. Selamat bekerja Mendikbud dan selamat bergabung kembali Dikti ke Kemendikbud.
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More