Jumat 25 Oktober 2019, 23:40 WIB

Odong-Odong Dilarang, Pemilik Meradang

Odong-Odong Dilarang, Pemilik Meradang

MI/ANDRI WIDIYANTO
Odong-odong dilarang beroperasi

 

KOMUNITAS Kereta Mini Anglingdarma (perkumpulan pemilik odong-odong) menolak wacana larangan beroperasi terhadap kendaraan itu di wilayah DKI Jakarta. Mereka juga menolak rencana Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta ingin mengalihkan pekerjaan mereka menjadi pengemudi Jak Lingko.

Alasannya, pendapatan dari odong-odong masih lebih besar daripada upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2020 sebesar Rp4,2 juta per bulan.

"Kita dalam sebulan itu maksimum bisa dapat sekitar Rp6 juta. Itu kalau lagi ramai. Namun, kalau lagi sepi, ya sekitar Rp3,5 juta sebulan, cukuplah," kata Sek-retaris Komunitas Kereta Mini Anglingdarma, Muhammad Yasin, di Jakarta, kemarin.

Menjadi sopir odong-odong, menurut dia, sudah menjadi mata pencarian utamanya. Dia khawatir pendapatannya terganggu jika beralih profesi.

"Kita sudah lama menjadi sopir odong-odong, sudah melekat dan nyaman. Kalau dilarang berope-rasi, harus ada solusi yang menjaminlah. Kalau direkrut menjadi sopir transportasi di Jakarta, di sini juga sudah tua dan pendidikannya juga banyak yang tidak sekolah, pasti jadi kendala," ujar Yasin.

Sebelumnya, Kepala Seksi Lalu lintas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, Andreas Eman, mengatakan pihaknya akan mencari solusi terkait larangan operasional itu agar pemilik ataupun sopir odong-odong tidak terbengkalai.

Salah satu solusi yang mungkin ditawarkan ialah merekrut sopir odong-odong menjadi sopir bajaj atau Jak Lingko yang dikelola Pemprov DKI jakarta.

"Jadi, harus cari solusi, apakah dia jadi pengemudi bajaj atau pengemudi Jak Lingko, atau kursus-kursus, jadi pihak wali kota juga membantu nantinya didata sopir-sopir itu. Kan alasannya 'perut' kan gitu," kata Eman.

Dishub DKI Jakarta segera menerapkan aturan larangan odong-odong untuk beroperasi. Kendaraan yang tidak memenuhi spesifikasi standar dan keamanan penumpang menjadi alasan larangan tersebut.

Saat Dishub DKI Jakarta kini dalam tahap sosialisasi dari kecamatan, kelurahan, hingga ke tingkat RT. Setelah sosialisasi baru, kemudian diambil tindakan bagi kendaraan odong-odong yang beroperasi akan ditertibkan.

"Tahap pertama sosialisasi kepada para warga bahwa naik odong-odong itu berbahaya karena angkutan itu tidak sesuai dengan spesifikasi standar kendaraan," kata Eman. (Ssr/Put/J-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More