Jumat 25 Oktober 2019, 18:18 WIB

Bea Cukai Banjarmasin Musnahkan Barang Ilegal

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Bea Cukai Banjarmasin Musnahkan Barang Ilegal

Itsitimewa/Bea Cukai
Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan melakukan pemusnahan barang milik negara (BMN) di halaman kantor Bea Cukai Banjarmasin pada Rabu (23/10)

 

BEA Cukai Banjarmasin bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan melakukan pemusnahan barang milik negara (BMN) di halaman kantor Bea Cukai Banjarmasin pada Rabu (23/10). Pemusnahan tersebut dilakukan terhadap barang hasil penindakan periode September 2018 hingga Januari 2019 dengan perkiraan total nilai barang Rp6,3 miliar.

Kepala Kantor Bea Cukai Banjarmasin, Firman Sane Hanafiah, menjelaskan bahwa peredaran barang barang yang ditegah tersebut melanggar Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

“Hasil penindakan menyebutkan ditemukannya modus baru dalam metode pendistribusian barang kena cukai ilegal yang beredar, yaitu pengiriman melalui ekspedisi kiriman laut dengan menyamarkan nama dan alamat penerima barang. Hal itu membuat pada saat dilakukan penindakan sulit untuk dilacak,” ungkap Firman.

Meski demikian, Bea Cukai tetap mengoptimalkan jaringan informasi dan unit penindakan yang ada dan berhasil menegah upaya-upaya penyelundupan yang ada. Pemusnahan kali ini terdiri dari rokok, liquid vape, sex toys, dan suplemen tanpa izin lengkap dan tidak memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan dari instansi terkait. 

Pemusnahan BMN yang dilakukan Bea Cukai Banjarmasin tersebut merupakan upaya dalam menjamin keamanan masyarakat khususnya wilayah Kalimantan Bagian Selatan dan menimbulkan efek jera kepada para pelanggar.

Diharapkan juga dengan pemusnahan tersebut, masyarakat serta pelaku usaha untuk dapat mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dengan menjalankan usaha legal. Pemusnahan itu juga menjadi bukti nyata bahwa Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari beredarnya barang-barang ilegal. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More