Jumat 25 Oktober 2019, 16:02 WIB

Jaksa Agung Inventarisasi Pemenuhan Hak Hukum 274 Terpidana Mati

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Jaksa Agung Inventarisasi Pemenuhan Hak Hukum 274 Terpidana Mati

Antara/Wahyu Putro A
Jaksa Agung ST Burhanuddin

 

KORPS Adhyaksa belum memutuskan rencana eksekusi terhadap 274 terpidana mati. Alasannya karena adanya ketentuan yang menyebut bahwa pengajuan grasi tanpa batas waktu dan peninjauan kembali (PK) boleh lebih dari satu kali.

Hal itu dikemukakan Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (25/10). "Ada beberapa perkara yang belum inkrah. Namun yang pasti kita akan eksekusi," katanya.

Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun) itu menegaskan jajarannya masih membutuhkan waktu untuk menginventarisasi semua kasus yang sudah inkrah..

Kejaksaan saat ini hanya bersikap untuk tetap menunggu rampungnya seluruh proses hukum yang diajukan para terpidana mati. Burhanuddin juga tidak bisa menjamin apakah eksekusi bakal dilaksanakan di 2019 atau 2020.

Menurut Burhanuddin, rencana tersebut tergantung situasi dan aspek yuridis dari pengajuan PK dan grasi terpidana.

"Kalau ada yang ditindaklanjuti pasti akan kami sampaikan. Berilah kami juga waktu," ujarnya.

Plt Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Ali Mukartono, menambahkan bahwa sejauh ini masih ada beberapa terpidana mati yang mengajukan upaya hukum.

"Sebagian proses hukumnya belum selesai. Apalagi ada putusan MK (Mahkamah Konstitusi) bahwa PK bisa lebih dari sekali dan sebagainya. Kita harus berikan haknya dulu," terang Ali. (OL-09)

Baca Juga

MI/ Abdillah Muhammad Marzuqi

KCN Sesalkan Penundaan Kembali Putusan PKPU

👤Abdilah Muhammad Marzuqi 🕔Senin 13 Juli 2020, 23:40 WIB
"Kalau secara logika, hari ini kumpul semua ya tinggal suruh teken aja, selesai. Kalau orang bisnis kan begitu," kata...
MI/ADAM DWI

KPK Perpanjang Penahanan 3 Eks Legislator Jambi

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 13 Juli 2020, 21:20 WIB
Perpanjangan penahanan sampai dengan 21 Agustus 2020 untuk memberi waktu pematangan perkara untuk dibawa ke tahap...
MI/MOHAMMAD IRFAN

Komisi II: Perlu Ada Pembaruan UU Otonomi Daerah

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Senin 13 Juli 2020, 21:10 WIB
 Dengan begitu pemerintah setiap tingkatan wilayah bisa berjalan dan bekerja secara...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya