Jumat 25 Oktober 2019, 10:19 WIB

Banyak Catatan Kritis Untuk Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
 Banyak Catatan Kritis Untuk Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju

Istimewa/DPR RI
Anggota DPR RI Heri Gunawan.

 

KABINET Indonesia Maju telah dilantik Presiden Joko Widodo. Tugas besar telah menanti, terutama di bidang ekonomi yang pada periode lalu menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan. Pembenahan target pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita jadi sasaran pembenahan.

Anggota DPR RI Heri Gunawan mengemukakan catatan kritisnya, Jumat (25/10). Paradoks perekonomian Indonesia lima tahun terakhir harus jadi catatan khususnya di Kementerian Keuangan dalam mengambil kebijakan lima tahun ke depan.

Catatan bagi Kementerian Keuangan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya mencapai 5% menempatkan Indonesia di peringkat ke-33 dunia. Ini menegaskan Indonesia belum pernah mengalami pertumbuhan double digit (lebih dari 10%).

Begitu juga dengan pendapatan perkapita yang masuk kategori menengah-rendah juga menempatkan Indonesia pada peringkat ke-114 dunia.

“Bila pertumbuhan ekonomi kita terus hanya berada di kisaran lima persen bahkan mungkin tidak sampai, berarti kita tidak akan mungkin sampai pada kategori negara maju (pendapatan perkapita lebih dari 12 ribu dolar Amerika Serikat),” papar politikus F-Gerindra itu. 

Dalam masalah perpajakan, Heri Gunawan mengatakan rasio pajak Indonesia termasuk yang terendah di kawasan Asia dan Afrika. Begitu juga dengan masalah deindustrialisasi.

"Industri nasional kita yang vital seperti industri baja terus mengalami kebocoran. Daerah industri seperti Batam pertumbuhan ekonominya jatuh hingga dua persen. Apalagi, perekonomian nasional saat ini juga cukup rentan, karena defisit transaksi berjalan yang sangat besar (-8,4 miliar dolar AS)," tutur Heri.

Menurut Heri, kurang lebih 50% surat utang pemerintah dipegang oleh asing. Di sisi lain, pengurangan angka kemiskinan lima tahun lalu juga sangat lambat (paling cepat adalah di era Gus Dur).

"Namun, tetap kita berikan apresiasi karena berhasil menembus di bawah 10 persen. Sementara soal gini ratio, saat ini (0,38) bukanlah yang terbaik. Indonesia pernah berhasil memiliki angka gini ratio yang sangat rendah (0,31) mendekati negara-negara welfare state (Gini ratio 0,20-0,30) pada tahun 2000," ujarnya. 

“Catatan terpenting juga soal pengelolaan APBN kita yang masih mengadopsi konsep yang sudah terbukti gagal di banyak negara, yaitu masih menggunakan metode austerity policy (pengetatan anggaran)," jelas Heri.

"Terbukti konsep austerity policy yang eksesif malah menimbulkan penolakan dari rakyat sehingga mengarah pada krisis politik. Dan pada saat yang sama, 30% APBN kita habis digunakan untuk membayar kewajiban utang sebesar Rp680 triliun," ungakap legislator asal Sukabumi tersebut.

Itu disebabkan, menurut Heri, tingginya beban bunga utang akibat kebijakan pemberian kupon/bunga surat utang yang terlalu tinggi, sekitar 2-3% lebih tinggi daripada negara-negara yang kredit ratingnya di bawah Indonesia.

Jika pemerintah bisa bernegosiasi agar bunga surat utang diturunkan menjadi 1,5% bukan tidak mungkin bisa menghemat anggaran sekitar Rp 29 triliun yang bisa digunakan menutup defisit BPJS Kesehatan.

“Kondisi yang harus kita ketahui juga saat ini adalah turunnya indeks daya saing Indonesia menurut World Economic Forum. Padahal, saat ini indeks daya saing negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand mengalami kenaikan. Semoga hal-hal ini dapat menjadi catatan serius untuk Kementerian Keuangan guna mencapai Indonesia Maju, Adil Makmur, dan Sejahtera," tutup Heri. (OL-09)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More