Jumat 25 Oktober 2019, 07:50 WIB

Presiden Beri Menko Hak Veto

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Presiden Beri Menko Hak Veto

MI/RAMDANI
Menkopolhukam Mahfud MD

 

PRESIDEN Joko Widodo memberikan wewenang kepada menteri koordinator (menko) di Kabinet Indonesia Maju untuk membatalkan kebijakan menteri teknis di bawah koordinasi menko terkait jika kebijakan menteri tersebut bertentangan dengan visi ­Presiden.

Pemberian ‘hak veto’ kepada menko itu berlangsung saat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menggelar sidang kabinet paripurna perdana dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di ­Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Seperti diungkapkan Men­ko Polhukam Mahfud MD seusai sidang kabinet paripurna,

“Menko itu kata Presiden bisa memveto (membatalkan) kebijakan atau peraturan-peraturan menteri yang dianggap bertentangan dengan kebijakan menteri lain, bertentangan dengan visi Presiden, dan sebagainya,” tutur Mahfud.

Kebijakan itu, kata Mahfud, untuk menyinergikan kebijakan tipa-tiap kementerian. Dalam sidang kabinet paripurna itu Presiden menekankan kerja tim para menteri.

“Kalau sudah jelas ­berbenturan dengan masalah lain, tentu kita lapor ke Presiden, bilang ‘Bapak Presiden, saya akan memveto ini’,” kata Mahfud.

Mahfud menambahkan Presiden tidak ingin ada ego sektoral antarkementerian dalam menentukan kebijakan.

‘‘Penegasan Presiden, tidak ada visi-misi menteri di dalam pemerintahan. Jadi tidak boleh, yang ada ialah visi Presiden dan Wa­kil Presiden,” tegas Mahfud.

Terkait dengan koordinasi di bidang polhukam, Mahfud menyatakan hal itu akan terbangun karena ia sudah ­terbiasa berhubungan antarsesama ­tokoh, termasuk de­ngan Menteri ­Pertahanan Pra­bowo Subianto yang sudah me­nunjukkan iktikad untuk kerja keras bersama.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ­Airlangga ­Hartarto juga menegaskan pernyataan senada.

Menurut Airlangga, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa setiap menko di Kabinet Indonesia Maju bisa mengintervensi kebijakan dari jajaran menteri yang berada di bawah koordinasi mereka.

“Tadi Bapak Presiden mengatakan, dengan banyaknya regulasi yang belum harmonis, menko bisa untuk mengintervensi,” ka­ta Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

 

Sidang perdana

Dalam arahan di sidang kabinet paripurna perdana, ­Presiden Jokowi menekankan benar ­pentingnya kerja tim di kabinet periode keduanya.

Dalam kesempatan itu Presiden memerintahkan para menko untuk mengoordinasi kerja ke­men­terian di bawah mereka agar bekerja dalam tim.

“Kerja kita adalah kerja tim. Bukan kerja menteri per menteri, bukan kerja sektoral. Ini membangun sebuah negara besar, enggak mungkin menteri berjalan sendiri-sendiri,” tegas Jokowi.

Presiden juga kembali mengingatkan bahwa dalam kabinet tidak ada visi-misi menteri.

Menurut pengalaman Jokowi dalam periode pertama, ada sejumlah menteri yang belum memahami tanggung jawab di kementerian sehingga hal itu menimbulkan tidak jalannya koordinasi antarkementerian.

Ia pun mengungkapkan ada kasus menteri yang tidak pernah datang ke kementerian koordinator. “Bagaimana bisa mengonso­lidasi, bisa ­berkoordinasi, jika diundang rapat oleh menko tidak pernah hadir,” tegas Jokowi.  

Presiden menjelaskan dibutuhkan kerja sama erat dalam menyukseskan pembangunan ke depan. (Nur/Ant/X-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More