Jumat 25 Oktober 2019, 07:10 WIB

Wakil Menteri Dipastikan Kompeten

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Wakil Menteri Dipastikan Kompeten

MI/RAMDANI
Presiden Joko Widodo dengan didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan arahan saat sidang kabinet paripurna pertama yang dihadiri selu

 

UNTUK membantu tugas-tugas yang kompleks dan luasnya rentang kendali di sejumlah kementerian, Presiden Joko Widodo membuka sejumlah posisi wakil menteri.

Hal ini dikemukakan Kepala Negara seusai memimpin Sidang Paripurna pertama Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

“Wakil menteri diisi kader partai dan profesional. Finalisasinya malam ini (kemarin),” kata Jokowi.

Jokowi menekankan hal penting dari wakil menteri ialah membantu capaian kinerja menteri, bukan bagi-bagi jabatan. Jokowi pun menanggapi usulan Kementerian BUMN yang memerlukan tiga wakil menteri.

“Kita tahu Kementerian BUMN membawahi 140-an perusahaan. Kalau perusahaan yang dikelola sebanyak itu, perlu pengawasan, pengon­trolan, dan pengecekan. Wamen betul-betul berfungsi membantu menteri. Setiap wakil menteri memiliki kompetensi mendukung kerja menteri,” lanjut Jokowi.

Di masa Kabinet Indonesia Kerja (2014-2019), Jokowi mengangkat tiga wakil menteri, yaitu Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Pada masa Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014), posisi wakil menteri meliputi wakil menteri luar negeri, wakil menteri pertahanan, wakil menteri hukum dan HAM, wakil menteri keuangan, wakil menteri ESDM, wakil menteri perindustrian, wakil menteri perdagangan, wakil menteri pertanian, wakil menteri perhubungan, wakil menteri pekerjaan umum, wakil menteri kesehatan, wakil menteri pendidikan dan kebudayaan bidang pendidikan, wakil menteri pendidikan dan kebudayaan bidang kebudayaan, wakil menteri agama, wakil menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, wakil menteri perencanaan pembangunan nasional, wakil menteri BUMN, dan wakil menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Munculnya posisi wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju, menurut Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menampung kelompok yang belum terwadahi. Pembahasan posisi wakil menteri berlangsung saat sidang kabinet paripurna perdana kemarin. “Untuk menjaga keseimbangan. Lagi dibicarakan dari mana saja asalnya.”

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengajukan empat wakil menteri BUMN untuk membantunya menangani ratusan badan usaha pelat merah. “Tantangan key performance index kan berat. Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung bisa enggak sesuai target? Kalau tidak profesional­ dan track record kurang bagus, gimana rakyat percaya?”

Sekjen PPP Arsul Sani mengakui pihaknya menyiapkan kader dan profesional apabila diminta Jokowi untuk mengajukan kandidat wakil menteri. “Harapan PPP mendapatkan wamen. Soal posnya, biar Presiden menentukan. Alhamdulillah kalau dipercaya menjadi wakil menteri agama.”

Sumber: Perpres Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri

 

Kompromi

Dalam penilaian Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, sejatinya jabatan wakil menteri diisi calon profesional atau individu yang memiliki karier di kementerian. Wakil menteri lebih tepat berada di kementerian strategis yang beban kerjanya sangat berat.

“Apakah diisi orang karier semua, ya tidak mungkin karena kabinet sudah telanjur politis. Kini kompromi tidak hanya terjadi di level menteri, tetapi juga di posisi wakil menteri. Kalau wamen hanya untuk menampung orang yang tidak bisa menjadi menteri, ya mubazir,” tandas Yunarto. (Cah/Gol/X-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More