Jumat 25 Oktober 2019, 05:10 WIB

Pejabat Pemprov NTT Dihukum Squat Jump

MI | Nusantara
Pejabat Pemprov NTT Dihukum Squat Jump

MI/M. Irfan
Gubernur NTT Viktor Laiskodat

 

GUBERNUR NTT Viktor Laiskodat menghukum Kepala Biro (Karo) Tata Pemerintahan, Doris Rihi, dengan squat jump di hadapan ribuan kepala desa, lurah, bupati, dan wali kota se-NTT yang menghadiri rapat kerja di Gedung Olahraga Flobamora, Kupang, kemarin.

Doris bersama sejumlah bawahannya dihukum lantaran mikrofon atau pengeras suara yang digunakan pada acara rapat kerja itu tidak berfungsi maksimal.

Persoalan berawal ketika Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTT Sarman Marselinus membacakan doa. Namun, suaranya tidak terdengar sempurna. Tiba giliran Doris Rihi menyampaikan laporan panitia pun, mikrofon mengalami masalah. Padahal, panitia sudah mengganti mikrofon dengan yang baru.

Begitu Doris Rihi selesai membacakan laporan panitia, Laiskodat memerintahkan Doris memanggil seluruh panitia acara itu untuk berdiri dan melakukan squat jump sebanyak 15 kali. Setelah itu, petugas datang dan memperbaiki mikrofon.

Rapat kerja dengan tema Membangun Nusa Tenggara Timur adalah tanggung jawab bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat itu, antara lain dihadiri 1.917 kepala desa, 194 lurah, dan 268 camat.

Dalam sambutannya, Viktor mengaku tidak membenci stafnya. Ia menjatuhkan sanksi untuk melatih mereka agar selalu siap dalam situasi apa pun. Menurutnya, manusia tidak ada yang sempurna, pasti melakukan kesalahan.

Sementara itu, rencana pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, yang diagendakan kemarin (24/10), batal dilaksanakan. Penyebabnya ialah Pemkab Cianjur belum menerima rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang hasil lelang jabatan (open bidding) bagi kalangan pejabat eselon II yang akan mengisi posisi pimpinan organisasi perangkat daerah.

“Semula pelantikan pejabat diagendakan digelar hari ini (Kamis). Namun, karena rekomendasi dari KASN belum turun, kami tunda dulu sambil menunggu turunnya rekomendasi dari KASN,” kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Cianjur Tohari Sastra.

Ia menyatakan tidak mengetahui persis alasan belum turunnya rekomendasi hasil open bidding pejabat eselon II  dari KASN. Menurutnya, hasil lelang membutuhkan analisis mendalam sehingga rekomendasinya tidak bisa dilakukan terburu-buru. (PO/BB/N-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More