Jumat 25 Oktober 2019, 02:15 WIB

Perbaikan Sanitasi Memerlukan Biaya Rp10 Miliar

Perbaikan Sanitasi Memerlukan Biaya Rp10 Miliar

ANTARA
Perbaikan Sanitasi Memerlukan Biaya Rp10 Miliar

 

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun sanitasi bagi warga di permukiman­ padat penduduk yang belum memiliki sanitasi yang layak tahun depan. Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menanggapi masih adanya warga DKI Jakarta, khususnya di Grogol, Jakarta Barat, yang tidak mempunyai jamban, ini sebagai fenomena gunung es.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan­ dana hibah Rp10 miliar. Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan revisi Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Edi Sumantri, sanitasi yang dimaksud berupa pembangunan septic tank bagi 10 ribu jiwa. Besarannya Rp10 juta per unit.

Edi menyebutkan ada kriteria tertentu bagi penerima bantuan. “Pertama, rumah yang bersangkutan belum memiliki tangki, atau memiliki tangki, tetapi bocor, dan rumah di kawasan kumuh,” ungkapnya, Rabu (23/10).

Kriteria lainnya ialah rumah di wilayah yang terdampak banjir rob atau tingkat bakteri yang tinggi di lokasi.

Diketahui, untuk pembangunan septic tank ini diperlukan dana besar. Penyebabnya ialah adanya penelitian lapangan dan pemetaan sosial untuk menentukan para penerima program itu.

“Ini akan menjawab kenapa belanja tidak langsung turun, sedangkan dana hibah naik,” papar Edi.
Sebelumnya, dalam rapat revisi KUAPPAS, anggota Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Viani Limardi menyoroti anggaran dana hibah Pemprov DKI yang terus meningkat tiap tahun.

Padahal, nilai KUAPPAS 2020 yang diajukan Rp95,9 triliun turun menjadi Rp89,4 triliun karena penundaan pencairan dana perimbangan Rp6,39 triliun dari pemerintah pusat. Dana hibah Pemprov DKI 2017 sebesar Rp1,8 triliun dan pada 2018 sebesar Rp2,7 triliun, lalu pada 2019 mencapai Rp2,8 triliun.

“Hibah itu tidak wajib. Apakah kita harus memberikan hibah yang cukup besar, sedangkan kita masih membutuhkan untuk pos yang lebih penting,” kata Vianni. (Put/J-2)

Baca Juga

Dok.MI

Disdik: Peserta KJP Yang Tak Lolos PPDB Cicil Uang Pangkal Swasta

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 14 Juli 2020, 20:16 WIB
Agar tidak berat dalam mengeluarkan biaya pendidikan di sekolah swasta, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyarankan agar para siswa...
MI/ BARY FATHAHILAH

Fotografer Media Indonesia Jadi Korban Pencurian di Gedung DPR

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 14 Juli 2020, 19:43 WIB
Saat Irfan hendak melaksanakan salat, salah satu rekannya curiga dengan gerak-gerik seseorang yang diduga merupakan...
Antara/Destyan Sujarwoko

Angka Kriminalitas Meningkat, Kriminolog: Ini Peringatan

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 14 Juli 2020, 19:00 WIB
Polri menyatakan angka kriminalitas di Indonesia meningkat 10,37% dalam dua pekan terakhir. Itu menyangkut kasus kejahatan narkotika,...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya