Kamis 24 Oktober 2019, 21:13 WIB

Soal Perintah Agar Menteri Cegah Korupsi, Jokowi Dinilai Mendua

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Soal Perintah Agar Menteri Cegah Korupsi, Jokowi Dinilai Mendua

MMI/Rommy Pujianto
Koordinator ICW Adnan Topan Husodo

 

KOALISI Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai Presiden Joko Widodo tidak menunjukkan ketegasan dalam mendorong pemberantasan korupsi.

Dalam perintahnya kepada para menteri yang baru dilantik, Jokowi meminta untuk menghindari korupsi dan melakukan pencegahan. Namun, di sisi lain presiden dinilai membiarkan terjadinya pelemahan pemberantasan korupsi terkait dengan revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kalau presiden meminta untuk setop korupsi, mengapa melemahkan KPK," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, kepada Media Indonsia Kamis (24/10).

Menurutnya, revisi UU KPK yang telah berlaku menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menjadi problem utama dalam upaya pemberantasan korupsi ke depannya. UU tersebut dianggap bakal membuat pemberantasan praktek rasuah tidak efektif.

Baca juga : : Jokowi Ultimatum Para Menteri untuk Jauhkan Korupsi

Adnan mengungkit sebelumnya Jokowi menyampaikan akan mempertimbangkan penerbitan Perppu KPK untuk membatalkan revisi UU No 19/2019. Namun hingga kini belum terdengar lagi wacana tersebut.

"Itu (Perppu) juga menjadi alasan mengapa perintah lisan Jokowi soal setop korupsi menjadi tidak relevan. Harapan kami masih berusaha mendorong (Perppu) sepanjang belum ada kata jelas dari presiden soal tidak akan keluarkan Perppu," imbuh Adnan.

Sebelumnya, Jokowi memerintahkan tujuh hal kepada para menteri yang baru dilantik. Salah satu perintahnya ialah agar para menteri jangan terlibat korupsi.

"Pertama, jangan korupsi. Menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi," kata Jokowi kepada para menterinya di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10). (OL-7)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

Keputusan Menkumham soal Pembebasan Napi Dinilai Diskriminatif

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 03 April 2020, 16:23 WIB
Status hukum seorang narapidana, menurut Laode, tidak boleh dibedakan berdasarkan jenis hukuman yang dijatuhkan padanya dan juga tidak...
Setwapres

Wapres Dorong MUI Keluarkan Fatwa Haram untuk Mudik

👤Emir Chairullah 🕔Jumat 03 April 2020, 15:38 WIB
"Kalau sudah fatwa ulama, masyarakat dengar, Pak. Karena banyak yang berdalih dengan ayat juga untuk menolak larangan mudik...
Dok.DPR

Anggota DPR Minta Pembahasan Omnibus Law Ditunda

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 03 April 2020, 15:38 WIB
Semua pihak harus bergotong royong mencari solusi dalam memerangi pademi Covid-19. "Kita harus...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya