Kamis 24 Oktober 2019, 12:00 WIB

DPR Hormati Hak Prerogatif Presiden Pilih Menteri

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
DPR Hormati Hak Prerogatif Presiden Pilih Menteri

DOK DPR RI
Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin.

 

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi menggumumkan susunan kabinet 2019-2024 dengan nama Kabinet Indonesia Maju. Ada beberapa menteri periode terdahulu yang kembali dipercaya untuk tetap menjabat sebagai menteri dalam kabinet yang baru.

Namun banyak juga wajah-wajah baru yang turut mengisi posisi Menteri Kabinet Indonesia Maju. Selain itu, ada beberapa kementerian dan lembaga yang diubah oleh Presiden Jokowi.

Menanggapi susunan Kabinet Indonesia Maju tersebut, Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin menyatakan bahwa DPR mendukung dan menghormati apa yang menjadi keputusan dan hak prerogatif Presiden itu. Azis berharap pemerintah bisa segera menjalin kerja sama yang baik dengan parlemen.

"Kita mendukung, karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden. Dan tentu kita menyambut baik. Kita mengharapkan agar pemerintah dapat segera melakukan kerja sama yang baik dengan parlemen," ucap Azis di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/ 2019).

Dikatakannya, DPR akan berupaya agar fungsi-fungsi yang ada dapat berjalan dengan baik dan hubungan komunikasi dengan pemerintah juga berjalan dengan baik. "Kami harapkan proses hubungan dan komunikasi antara DPR dan pemerintah bisa berjalan dengan baik, sehingga menghasilkan suatu karya yang berguna bagi bangsa dan negara," ujar Azis. (RO/OL-10)

Baca Juga

Dok. DPD RI

Soal RUU HIP, DPD : Perlu Dirombak Total

👤Putra Ananda 🕔Rabu 15 Juli 2020, 17:37 WIB
Pancasila adalah sumber segala sumber hukum yang berada dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sehingga tidak bisa diletakkan ke dalam...
Dok DPD

Dukung Reshuffle, LaNyalla Usulkan ada Perwakilan DPD di Kabinet

👤Putra Ananda 🕔Rabu 15 Juli 2020, 17:25 WIB
"Banyak kerja DPD yang sudah bagus tapi tidak ter-publish dengan baik ke masyarakat,"...
MI/Andry Widiyanto

DPD akan Aktif Lakukan Awasi Pelaksanaan Pilkada

👤Putra Ananda 🕔Rabu 15 Juli 2020, 17:23 WIB
UU pilkada yang baru disahkan oleh DPR memang memungkinkan penyelenggara pilkada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pilkada...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya