Rabu 23 Oktober 2019, 23:12 WIB

Ini Momen Saat Penunjukan Terawan Sebagai Menkes

Indriyani Astuti | Humaniora
Ini Momen Saat Penunjukan Terawan Sebagai Menkes

MI/ramdanni
menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto

 

PRESIDEN Joko Widodo menunjuk Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Mayjen TNI Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan di Kabinet Indonesia Maju.

Penunjukan itu kata Terawan diterimanya saat ia sedang makan bersama keluarganya, Selasa (22/10 sore dan kemudian mendapatkan telepon untuk datang ke Istana Kepresidenan menggunakan pakian putih-hitam.

Sebagai dokter kepresidenan, Terawan memang biasa bolak-balik ke istana kepresidenan dalam keadaan mendadak. Namun,dalam panggilan kali ini, Terawan justru ditanya kesiapannya untuk menjadi Menteri Kesehatan.

“Saya tentara. Saya diperintah apapun siap,” tuturnya.

Saat Presiden menanyakan padanya mengenai isu kesehatan, Terawan menjawab akan belajar. Menurutnya yang paling penting ialah mengetahui jelas visi dan misi presiden dalam isu kesehatan.

Baca juga : Teknologi Digital Dukung Layanan Kesehatan

“Saya akan pelajari isu-isu kesehatan. Yang penting saya tahu visi dan misi Bapak Presiden,” tambahnya.

Menurutnya ada lima hal yang dipesankan presiden kepadanya, yaitu pengendalian stunting atau balita tengkes (pendek karena kurang gizi kronis), pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, mengendalikan mahalnya harga obat-obatan, penggunaan alat kesehatan produk dalam negeri di rumah sakit, serta membenahi peraturan–peraturan yang tumpang tindih.

Karena itu, lanjutnya, pada awal masa kerjanya sebagai Menkes, Terawan mengagendakan untuk segera bertemu dengan BPJS Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk berkoordinasi terkait program kesehatan pemerintah.

Pertemuan itu juga sekaligus untuk mengklarifikasi soal kabar yang menyebut dirinya pernah dipanggil Komite Etik IDI mengenai dugaan pelanggaran kode etik.

Majelis Komite Etik Kedokteran (MKEK) IDI ketika itu merekomendasikan Terawan dikenakan sanksi etik tidak berpraktik selama kurun waktu tertentu.

Dugaan penjatuhan sanksi etik dikarenakan metode Digital Subtraction Angiography (DSA) atau dikenal masyarakat awam cuci otak untuk penanganan stroke.

Untuk mengakhiri polemik itu, Kementerian Kesehatan telah meminta Tim Health Technology Assessment (HTA) untuk melakukan uji klinis terhadap metode tersebut. (OL-7)

Baca Juga

Instagram @mediaindonesia

Masa PSBB Transisi, Kesadaran Bersama Masyarakat Jadi Kunci

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Kamis 04 Juni 2020, 21:09 WIB
"Di masa kenormalan baru adalah kita dituntut uuntuk tetap efektif tetapi sekaligus terhindar dari penularan...
Antara/Mohamad Hamzah

Kemendikbud bakal Sederhanakan Kurikulum dan Modul Belajar

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Kamis 04 Juni 2020, 20:11 WIB
Penyederhanaan kurikulum ini pun nantinya akan berdampak terhadap jam belajar siswa baik yang menjalankan kegiatan belajar mengajar secara...
Twitter @aw3126

Luar Biasa! Jokowi Targetkan Pengujian Spesimen 20.000 per Hari

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 04 Juni 2020, 19:40 WIB
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meminta proses pengujian spesimen bisa dilakukan lebih agresif dengan mencanangkan target...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya