Kamis 24 Oktober 2019, 05:20 WIB

Sampah dan Karhutla Prioritas Menteri Siti

(Ant/H-2) | Humaniora
Sampah dan Karhutla Prioritas Menteri Siti

MI/RAMDANI
Presiden Joko Widodo (kanan) menyerahkan petikan keputusan kepada calon Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kiri)

 

SITI Nurbaya kembali dipercaya menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) oleh Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Seusai pelantikan kemarin, Siti menyebutkan sejumlah pekerjaan rumah yang telah menantinya.

"Ada soal sampah limbah, itu kan harus terus. Lalu, ada soal pemulihan lingkungan pascatambang, lalu ada freeport, kan harus diawasi terus karena tailing (pasir sisa tambangnya)," sebut Siti di Halaman Istana Negara Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia masih berupaya mengatasi serbuan impor limbah kertas dan scrap plastik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Meski ratusan kontainer yang ditemukan di Batam, Banten, Jakarta, Jawa Timur, dan berbagai tempat lainnya telah dipulangkan (reekspor), masalah belum tuntas.

Pekerjaan rumah Siti Nurbaya lainnya ialah menyelesaikan penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia menegaskan, akan selalu memeriksa ke lapangan untuk itu.

Selain itu, Siti mengaku akan menuntaskan program perhutanan sosial untuk kawasan hutan bagi pencapaian reforma agraria, dengan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). "Bagaimana ini harus dipercepat supaya kalau menyediakan lahan itu kan artinya kita siapkan masyarakat untuk kesempatan kerja," kata Siti.

Kementeriannya juga akan berkoordinasi dengan Bappenas terkait dengan pembangunan ibu kota yang akan membuka kawasan hutan di Kalimantan. Yang tak kalah penting, imbuhnya, melanjutkan upaya penanganan pencemaran udara dan pencemaran air.

Di periode sebelumnya, salah satu keberhasilan Siti ialah menyatukan dua kementerian menjadi satu, yakni KLHK. Disusul dengan membentuk Ditjen Penegakan Hukum sebagai langkah awal aksi korektif besar pemerintahan Presiden Jokowi di sektor SDA.

Untuk menjaga hutan, politikus partai NasDem itu mempermanenkan moratorium pemberian izin hutan primer dan gambut, termasuk sawit, seperti yang tertuang dalam Inpres 5 Tahun 2019.

"Aksi korektif menjaga ekosistem gambut berkelanjutan, yang salah satu tujuannya mencegah karhutla yang berulang," tulis Siti, dalam akun Instagram-nya, pekan lalu, saat berakhirnya Kabinet Kerja. (Ant/H-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More