Rabu 23 Oktober 2019, 19:24 WIB

Komposisi Kabinet Bukti Jokowi Ingin Kerja Cepat

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Komposisi Kabinet Bukti Jokowi Ingin Kerja Cepat

MI/Ramdani
Pengambilan sumpah jabatan kabinet Indonesia Maju

 

MINIMNYA perubahan nomenklatur dalam Kabinet Indonesia Maju menunjukkan semangat presiden Joko Widodo agar menteri-menterinya bisa segera bekerja dan tak perlu beradaptasi lama dengan jajaran dan tugas di kementeriannya.

Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, hal itu terlihat juga dari dipertahankannya sejumlah menteri di jabatan lamanya.

"Saya melihat ada kebutuhan dari presiden untuk mempertahankan sejumlah menteri yang dianggap mungkin dekat dari sisi presiden atau dianggap berkinerja baik," Kata Arya kepada Media Indonesia, Rabu (23/10).

Wajah lama masih terlihat di Kabinet Indonesia Maju kali ini seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Burbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat basuki Hadimuljono, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Sementara di lingkarran istana, Presiden mempertahankan Menteri Sekertariat Negara Pratikno,Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Sekertaris Kabinet Prmono Anung.

Baca juga : Tidak Duduk Di kabinet, PAN tetap Dukung Jokowi

"Presiden ingin agar adaptasi yang tidak terlalu lama. Apabila digeser pos baru butuh adaptasi yang cukup lama," Ujar Arya.

Ia menilai, komposisi kabinet juga mencerminkan titik kompromi antar partai-partai koalisi, Hal itu terlihat pada penentuan pos-pos dan posisi kementerian.

Arya melihat, menteri yang ditempatkan di pos Kabinet Indonesia Maju punya kemampuan dan pengalaman untuk mengeksekusi visi misi presiden dan wakil presiden.

Dengan komposisi saat ini koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin menguasai 72% kursi di parlemen, sehingga punya modal kuat dalam hal kebijakan.

Meski begitu, dirinya berharap kinerja Menteri saat ini jauh lebih baik, dan bisa diandalkan untuk menunjang salah satu tujuan pemerintah, yaitu reformasi birokrasi.

"Saya kira koalisi melakukan politik akomodasi yang begitu besar dari periodenya tentu ini berdampak pada pemilihan calon Menteri. Dan ukuran kinerja sebetulnya bukan dilihat dari background partai politik atau profesionalprofesional," Tandasnya. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More