Rabu 23 Oktober 2019, 19:10 WIB

Kompolnas: Tidak Ada UU Sebut Sisa Masa Dinas Calon Kapolri

Ferdian Ananda Majni | Politik dan Hukum
Kompolnas: Tidak Ada UU Sebut Sisa Masa Dinas Calon Kapolri

MI/Adam Dwi
Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti

 

KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden soal calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, mengatakan, pihaknya dalam merekomendasikan ataupun menjaring calon Kapolri mengacu kepada Pasal 11 Ayat (6) UU No 2/2002.

"Syaratnya adalah Perwira Tinggi (Pati) Polri yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier," jelas Poengky saat dimintai keterangannya, Rabu (23/10).

Poengky melanjutkan, berdasarkan penjelasan Pasal 11 Ayat (6) yang dimaksud dengan jenjang kepangkatan merupakan prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat tertinggi di bawah Kapolri yang dapat dicalonkan sebagai Kapolri.

"Kalau melihat ketentuan UU tersebut, ya tidak ada. Yang dipertimbangkan Kompolnas untuk dipilih Presiden itu sudah sesuai dan berdasarkan UU," terangnya.

Dia menambahkan, soal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diatur dalam Pasal 11 UU 2/2002. Sehingga tidak ada ketentuan yang mengatur masa dinas seorang anggota Polri untuk dicalonkan menjadi calon Kapolri.


Baca juga: Seusai Dilantik Jokowi, Prabowo Langsung Pimpin Rapat


"Tidak ada itu aturan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan sebagainya. Undang-undangnya saja bunyinya tidak menyebut tahun," paparnya.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, menyebut, Surat Presiden (Surpres) dan surat rekomendasi Kompolnas cacat administrasi lantaran masa dinas calon Kapolri itu minimal 2 tahun. Sedangkan masa dinas calon Kapolri, Komjel Pol Idham Aziz, hanya tersisa satu tahun lebih.

Dia meminta Komisi III DPR segera menolak Idham sebagai Kapolri dan mengembalikan Surpres tersebut kepada Joko Widodo. Sehingga Komisi III harus meminta Jokowi menyerahkan nama calon Kapolri sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jika tidak, pencalonan Kapolri kali ini akan menjadi preseden buruk," sebutnya.

Dia menambahkan, masa jabatan Idham Azis, yang saat ini menjabat Kabareskrim Polri, hanya tersisa sekitar satu tahun tiga bulan. Oleh karena itu, IPW meminta Komisi III DPR menolak uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Idham.

"Untuk itu IPW mendesak Komisi III DPR harus menolak uji kepatutan untuk calon Kapolri Idham Azis dan mengembalikan surat presiden tersebut agar calon Kapolri yang ditetapkan presiden sesuai ketentuan," pungkasnya. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More